SALAH satu isu yang terus mendapat perhatian di Kota Mataram adalah masalah parkir liar yang belum sepenuhnya teratasi. Menurut anggota Komisi II DPRD Mataram, I Nyoman Yogantara, pengelolaan parkir yang lebih terstruktur dan data yang akurat sangat penting untuk mengatasi kebocoran potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang selama ini terjadi.
“Parkir liar menjadi potensi kebocoran yang besar, yang selama ini belum dikelola dengan benar,” ungkap Yoga kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, Kamis, 23 Januari 2025. Kebocoran, lanjut dia, disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain kurangnya pemantauan dan pendataan titik-titik parkir yang tersebar di seluruh wilayah Kota Mataram. Data yang lebih jelas dan valid sangat dibutuhkan untuk mengetahui berapa banyak titik parkir yang ada dan apakah retribusi parkirnya sudah maksimal.
Masalah klasik mengenai jukir liar juga turut menjadi sorotan. Banyak titik parkir yang masih dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau preman. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk menegakkan aturan yang ada.
Yoga berharap, ke depan, Pemkot Mataram lebih serius melakukan pendataan dan pengawasan terhadap titik-titik parkir yang ada. “Kita harus tahu di mana saja titik-titik parkir yang ada, terutama di pusat-pusat usaha, untuk memastikan bahwa retribusi parkir yang diterima sesuai dengan potensi yang ada,” jelasnya. Salah satu langkah yang harus dilakukan Dishub adalah uji petik di kawasan-kawasan ramai untuk mengevaluasi apakah tarif parkir sudah sesuai dan diterima dengan baik.
Politisi PDI Perjuangan ini tidak menampik, beberapa inovasi sudah dilakukan, seperti pembayaran elektronik melalui aplikasi ponsel, yang diharapkan dapat meminimalkan praktik parkir liar. Terkait jukir liar, Yoga menyarankan Dishub untuk merekrut mereka agar dapat bekerja secara resmi dan profesional.
Salah satunya dengan memberikan seragam dan identitas resmi bagi juru parkir agar mereka bisa bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa mengganggu ketertiban umum. “Kami tidak ingin menutup usaha mereka, tetapi mereka harus patuh terhadap aturan yang ada,” tegas Yoga.
Sebagai bagian dari upaya ini, anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini akan mengusulkan kepada pimpinan Komisi II DPRD Kota Mataram untuk turun langsung ke lapangan. Melakukan pengecekan terhadap titik parkir yang ada dan memastikan bahwa pengelolaan parkir lebih efisien dan transparan. (fit)
