Jakarta (Suara NTB) – Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Eka Chandra Buana mengatakan, Indonesia mau tidak mau harus pasang target tinggi terkait pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen.
“Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus pasang target tinggi,” ujarnya dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025.
Menurut dia, jika negara seperti Vietnam dan India yang bisa tumbuh lebih hingga tujuh persen pada tahun lalu, maka Indonesia harus optimistis bahwa target delapan persen dapat terealisasi kendati ada tantangan ketidakpastian global.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan delapan strategi dan satu kebijakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen dalam lima tahun ke depan.
Delapan strategi tersebut adalah peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi (hilirisasi) sektor padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan, ekonomi biru dan ekonomi hijau, pariwisata dan ekonomi kreatif, perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, lalu investasi (foreign direct investment) berorientasi ekspor dan investasi non Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Kemudian juga belanja negara untuk produktivitas melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, lumbung pangan nasional dan desa, sekolah unggul, hilirisasi lanjutan, electric vehicle, dan lain-lain.
“RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Ini akan dilaksanakan kepada seluruh wilayah dan dipantau secara berkala,” kata Eka.
Pemerintah juga telah menyiapkan lima strategi penurunan kemiskinan yang terdiri dari perlindungan sosial integratif, adaptif dan inklusif melalui Kartu Kesejahteraan (Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, Penerima Bantuan Iuran, Subsidi LPG dan Listrik); peningkatan akses dan inklusivitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, transportasi, pangan, dan perumahan).
Kemudian program pengembangan wilayah konektivitas, pelayanan rujukan bekerja, dan investasi padat karya; pemberdayaan ekonomi inklusif berkelanjutan dan inovatif melalui Kartu Usaha Produktif dan Afirmatif; serta Rujukan Satu Data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) untuk meningkatkan ketetapan sasaran dan integrasi program.
Adapun strategi peningkatan SDM berkelanjutan terdiri dari dua poin utama. Pertama, peningkatan layanan dasar melalui percepatan wajib belajar 13 tahun, revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan, program MBG, penuntasan tuberkulosis, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses, serta penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis.
Kedua yaitu peningkatan modal manusia melalui percepatan pencegahan dan penurunan stunting, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, peningkatan partisipasi pendidikan dan lulusan STEAM (science, technology, engineering, art, and mathematics) berkualitas, penguatan pendidikan vokasi, pelatihan vokasi, dan kewirausahaan, serta penguatan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi. (ant)
