DESA Sesaot merupakan salah satu Destinasi wisata di Lombok Barat (Lobar) yang banyak dikunjungi wisatawan. Namun sayang, pengelolaan sampah di desa ini masih menjadi problematika. Warga pun mengeluh pengelolaan sampah belum disentuh pemerintah Kabupaten, sehingga sampah dibuang sembarangan.
“Sampah (plastik) dibakar, kalau sampah lain dibuang ke sungai karena tidak ada tempat buang sampah, Pemkab juga tidak pernah mengangkut sampah,” keluh Ahmad Sajai warga setempat.
Paling tidak, kata ketua RT ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyiapkan kontainer sampah di daerah itu, minimal di Purekmas dulu, kalau tidak bisa di masing-masing dusun. Nantinya sampah itu diambil armada DLH. Kalau pun warga diminta iuran retribusi, kata dia, tidak masalah asalkan dilayani pengangkutan sampah.
Seperti di Purekmas, sampah belum diangkut oleh Pemkab Lobar, sehingga sampah dibakar dan dibuang ke sungai. “Warga tidak ada tempat buang,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Kades Sesaot Sarbaini mengaku pihaknya bersama BUMDes telah diundang oleh DLH membahas hal ini. Waktu itu dijanji-janjikan kontainer namun sampai detik ini belum terealisasi. “Sudah dijanjikan kontainer tapi belum ada realisasi. Kami dari desa sanggup kok memberikan (subsidi) biaya angkutnya, sebelum ada iuran warga, kita subsidi dulu dari desa, yang penting angkut dua kali seminggu,”kata dia.
Setelah pihaknya turun menjajaki, warga sanggup iuran Rp5 ribu per KK per bulan. Itupun tidak mesti dipatok pada tahap awal pelaksanaannya. Khusus di Purekmas, pengelolaan sampah bisa menjadi potensi PAD ke daerah. Artinya bisa ditarik dari pengelola atau KPH. “Berapa per bulan, kan bisa jadi PAD,”imbuhnya.
Di desa juga mulai menyiapkan kendaraan roda tiga untuk mengambil sampah ke gang-gang. Tinggal sekarang Pemkab, DLH. Sebab kalau membeli armada, pihak desa tidak mampu dari DD. Ia mengaku sampah Purekmas itu berasal dari kiriman dari hulu, sehingga pengelola memasang jaring.
Sesaot, kata Sarbini, seharusnya diperhatikan dari sisi pengelolaan sampah karena banyak dikunjungi. Lebih-lebih desa itu mendapatkan penghargaan ADWI tingkat nasional. Namun kontribusi Pemkab ke Sesaot masih minim. Seharusnya yang mesti diberikan kendaraan angkutan Dishub diberikan ke desa Sesaot untuk menunjang desa wisata. Namun buktinya, ada desa yang bukan desa wisata yang justru diberikan. “Seharusnya desa kami dapat kendaraan itu,” harapnya.
Lebih-lebih kalau dilihat angka kunjungan wisatawan ke desa itu 43 ribu pada tahun 2024. Itu dari data tiket terjual, khusus Purekmas. Belum lagi yang di kawasan-kawasan sekitar Purekmas. Dari tiket saja lumayan besar, belum parkir dan kuliner. Sehingga perekonomian warga di daerah itu sangat mengandalkan pariwisata dan kawasan hutan.
Hal ini berdampak terhadap PADes, sehingga bisa mensejahterakan warga dan perangkat desa dan Kadus serta lembaga desa lainnya. Hal ini menjadi target jangka panjang yang perlu dikelola dengan baik. (her)
