Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan CFD (Car Free Day) di sepanjang Jalan Udayana, Mataram menjadi ajang berkumpulnya warga yang seringkali menyebabkan masalah terkait parkir. Dalam kegiatan CFD, munculnya kantong parkir liar di tepi jalan menjadi hal yang cukup meresahkan.
Tak hanya itu, keberadaan parkir liar ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kejelasan pengelolaan dan kemana perginya uang hasil retribusi parkir tersebut. Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., mendorong Pemkot Mataram menertibkan sistem parkir selama CFD berlangsung.
Sebab, salah satu masalah utama yang ditemukan adalah keberadaan petugas parkir yang tidak teridentifikasi dengan jelas. Selain itu, banyak parkir liar yang memungut retribusi tanpa pengawasan yang memadai. Menurut Misban, parkir di pinggir jalan tidak diperbolehkan dan yang harus dilakukan adalah menyediakan tempat parkir yang lebih teratur dan jelas.
“Tempat parkir yang disediakan harus ada petugas yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita perlu memberikan identitas yang jelas kepada petugas parkir, seperti halnya petugas di pasar atau petugas pemungut sampah harian,” ujar Misban.
Dia menyarankan agar diterapkan sistem karcis bagi para pengendara yang parkir di tempat yang sudah disediakan khusus selama CFD. Dengan cara ini, diharapkan tidak ada lagi pungutan liar yang terjadi. Selain itu, petugas parkir juga akan diberikan pelatihan dan identitas yang jelas, agar mereka bisa melayani masyarakat dengan lebih baik.
Menurut politisi Hanura ini, retribusi parkir di CFD terkesan dibiarkan tanpa pengawasan yang memadai. Padahal, potensi pendapatan dari sektor ini cukup besar. Oleh karena itu, sistem yang lebih tertib dan transparan perlu segera diterapkan agar tidak ada lagi pembiaran yang merugikan masyarakat dan pemerintah.
“Sistem karcis ini akan diterapkan, dan petugas tidak akan lagi diberi target jumlah retribusi yang harus dikumpulkan dalam sehari. Ini bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas pelayanan dan tertibnya sistem parkir yang diterapkan,” tambah Misban.
Pemkot juga disarankan menambahkan teknologi berupa barcode atau sistem digital lainnya untuk mempermudah proses parkir dan memastikan pembayaran dilakukan dengan benar. (fit)
