Mataram (Suara NTB) – Presiden Prabowo Subianto sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) I Tahun 2025 Tentang Efisiensi APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kepala daerah baru, tanpa terkecuali di Provinsi NTB dalam program pengentasan kemiskinan.
“Efisiensi anggaran ini pasti akan mempengaruhi program-program pengentasan angka kemiskinan, tetapi tidak terlalu besar pengaruhnya. Karena yang diefisiensi kebanyakan kegiatan-kegiatan kedinasan,” kata Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si di ruang kerjanya, Rabu, 5 Februari 2025.
Kebijakan efisiensi anggaran turut menjadi tantangan tersendiri. Kebijakan ini mengharuskan pemotongan anggaran di berbagai lini, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan rutin. Meskipun begitu, pemerintah daerah berupaya mencari solusi dengan menggandeng mitra pembangunan, baik dari sektor publik maupun swasta.
“Pemotongan anggaran ini tentu berpengaruh, tapi kami akan mencari jalan keluar, termasuk mengoptimalkan program dari pemerintah pusat serta memperkuat kerja sama dengan mitra pembangunan,” tambah Iskandar.
Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di NTB mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024, dari 12,91 persen menjadi 11,71 persen dalam periode satu tahun terakhir. Penurunan sebesar 1,2 persen ini dianggap luar biasa dibandingkan dengan tren sebelumnya yang penurunannya hanya berkisar 0,01 persen per tahun.
Menurut Iskandar Zulkarnaen, penurunan ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menyelaraskan program penanggulangan kemiskinan dengan data yang lebih akurat.
“Kami di Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) telah menyesuaikan sasaran program, sehingga program-program yang tidak relevan di OPD kami koreksi dan ganti dengan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Mantan Sekretaris dan Kepala Bidang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran ini bisa menjadi tantangan kepala daerah terpilih di NTB, yaitu Lalu Iqbal dan Indah Damayanti menekan angka kemiskinan di NTB pasca dilantik nanti.
Kendati demikian, Iskandar mengatakan, dalam Integrasi Visi Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Kedalam RPJMD Provinsi NTB 2025-2029 Iqbal–Dinda, ada tiga sasaran program perioritas yang bisa menjadi senjata untuk mendorong percepatan menekan angka kemiskinan NTB kedepan.
Tiga sasaran program prioritas tersebut adalah Pengentasan Kemiskinan, Penguatan Ketahanan Pangan Melalui Pembangunan Ekosistem Industri Pertanian dan Subsektornya, dan Menjadikan NTB Desetinasi Kelas Dunia.
“Tiga sasaran program dalam visi misi kepala daerah terpilih adalah pilihan yang tepat, untuk mengurangi dampak dari efisinsi anggaran,” tambahnya.
Iskandar menyampaikan, ke depan, pemerintah provinsi juga akan memperluas kerja sama dengan kabupaten/kota agar program penanggulangan kemiskinan dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Sinergi ini juga mencakup kerja sama dengan NGO dan forum Corporate Social Responsibility (CSR) untuk turut berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Dengan tetap fokus pada pengentasan kemiskinan, swasembada pangan, dan pariwisata bertaraf internasional, pemerintah NTB optimistis angka kemiskinan dapat terus ditekan secara agresif. Berbagai strategi akan terus disempurnakan agar program-program yang dijalankan semakin efektif dan tepat sasaran. (bul)
