Mataram (Suara NTB) – Dengan kolaborasi yang solid, dapat menghasilkan kinerja terbaik bagi Kementerian Hukum, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Pernyataan tersebut disampaikan secara virtual oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu dalam kegiatan Technical Meeting penyampaian usulan kegiatan pendukung kinerja program kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025, Selasa, 4 Februari 2025.
Razilu juga mengatakan bahwa saat ini, Kementerian Hukum dalam masa transisi dan menghadapi tantangan efisiensi anggaran, yang tentu memerlukan kerja sama serta komitmen yang lebih kuat.
“Oleh karena itu, saya berharap semangat, dedikasi serta sinergi antara jajaran pimpinan dan pelaksana di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dapat terus terjaga,” tegas Razilu.
Razilu mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah menyusun berbagai rencana kerja yang dikemas dalam dua program utama.
Prioritas nasional di bidang KI Tahun 2024-2029 yang pertama, Catur Program Unggulan (CPU), diantaranya jelajah kekayaan intelektual Indonesia, kawasan berbasis KI, klinik KI bergerak (KKIB), akselerasi penyelesaian, permohonan kekayaan intelektual (berfokus pada merek, desain industri, dan paten sederhana)
Kemudian program kedua yaitu Catur Program Prioritas (CPP), yakni penegakan hukum kekayaan intelektual, peningkatan permohonan KI melalui sosialisasi, edukasi, dan diseminasi, pengembangan kompetensi, aparatur SDM di lingkungan DJKI, transformasi layanan KI digital.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida beserta jajaran yang mengikuti kegiatan ini secara virtual menyatakan siap untuk mendukung program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di wilayah kerja Kanwil Kemenkum NTB. (r)
