Giri Menang (Suara NTB) – Hingga saat ini Pemkab Lombok Barat (Lobar) masih menunda proses lelang proyek fisik menyusul belum adanya kepastian petunjuk teknis dan pelaksanaan (Juklak dan Juknis) dan jumlah anggaran DAK yang akan dipangkas oleh pemerintah pusat. Diperkirakan terdapat 11 proyek strategis diantaranya didanai dari dana pusat terancam batal.
Pj Sekda H Fauzan Husniadi mengatakan, bahwa pada saat Rapim disampaikan soal penundaan lelang barang dan jasa menunggu adanya kepastian juklak dan juknis dari pusat. “Jadi pengadaan barang dan jasa masih kita tunda, menunggu Juklak dan Juknis selanjutnya dari pusat soal rencana penyesuaian anggaran”kata Pj Sekda H Fauzan Husniadi, kemarin.
Dikatakan, semua proyek yang didanai dari DTU (dana transfer umum) ditunda dulu proses lelangnya. Termasuk ada 11 proyek strategis yang juga masih menunggu petunjuk selanjutnya. Baik itu didanai dari DAK fisik, DBHCHT dan lainnya. “Ada 11 proyek strategis yang masih kita menunggu Juklak Juknis selanjutnya,”imbuhnya.
Sementara itu, Sektretaris Komisi II DPRD Lobar Haris Karnain, S.Si.,MM., mengatakan bahwa OPD mesti mengantisipasi kebijakan pusat, soal penyesuian anggaran. Masing-masing OPD diberikan target untuk dicapai, namun banyak yang tidak mencapai target tersebut. “Tidak bisa juga menekan mereka (OPD) meningkatkan PAD, sementara dana dukung mereka kurang bahkan tidak maksimal,’’ kata dia.
Kerena itu politisi Demokrat ini, mendorong agar apa yang dibutuhkan OPD untuk meningkatkan PAD perlu dibackup. Pihaknya pun mengagendakan turun sidak ke OPD untuk mendalami apa saja kendala dihadapi OPD dalam meningkatkan PAD. Itu selanjutnya dikaji kemudian dikoordinasikan dengan Pemkab. (her).
