Mataram (Suara NTB) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB telah melakukan penghitungan terkait potensi penghematan anggaran dalam APBD NTB tahun 2025. Fitra mengungkapkan bahwa Pemprov NTB berpotensi untuk melakukan efisiensi anggaran hingga Rp168,17 miliar.
Direktur Fitra NTB, Ramli Ernanda, dalam keterangannya, menyatakan bahwa efisiensi anggaran ini bisa diperoleh dari pos belanja rutin yang tidak langsung terkait dengan pelayanan publik.
Pos belanja tersebut antara lain belanja ATK (Alat Tulis Kantor), belanja makanan dan minuman untuk rapat, belanja honorarium kegiatan, belanja sewa, belanja perjalanan dinas, serta belanja modal untuk kebutuhan aparatur.
“Efisiensi pada belanja daerah tersebut bisa dialihkan untuk belanja publik, terutama untuk peningkatan infrastruktur dasar, seperti perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, air bersih, sanitasi, perbaikan rumah tidak layak huni, dan irigasi,” ujar Ramli pada Jumat, 7 Februari 2025.
Ramli juga menambahkan bahwa potensi efisiensi anggaran yang cukup besar ini dapat digunakan untuk menutupi pemangkasan pendapatan transfer (TKD), khususnya DAK Fisik yang mencapai Rp127 miliar, akibat penghapusan DAK Fisik untuk sektor jalan, irigasi, dan pangan.
“Namun, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan dampak dan risiko dari pemangkasan pos-pos belanja rutin tersebut, sehingga perlu dilakukan secara selektif,” katanya.
Ramli menyayangkan pemangkasan DAK Fisik oleh pemerintah pusat karena dianggap akan menghambat penyediaan infrastruktur dasar publik di daerah. Pasalnya, pembangunan infrastruktur daerah sangat bergantung pada pendanaan DAK Fisik.
Pada APBD murni tahun 2025, kontribusi DAK Fisik terhadap total belanja modal mencapai 47 persen, sehingga pengurangan tersebut akan sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Untuk itu, efisiensi belanja rutin diharapkan dapat dialihkan untuk belanja infrastruktur, terutama di sektor pangan atau pertanian.
“Dampak efisiensi ini akan dirasakan langsung oleh pelaku ekonomi di sektor pariwisata, perhotelan, makanan dan minuman, serta transportasi. Belajar dari pengetatan anggaran selama masa Covid-19, pemerintah daerah diharapkan memberi perhatian khusus pada sektor pertanian dan manufaktur, serta menyiapkan bantalan ekonomi untuk sektor-sektor yang berisiko terdampak, termasuk kelompok rentan,” saran Ramli.
Instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran daerah mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola anggaran daerah, yang selama ini sebagian besar dialokasikan untuk pengeluaran yang tidak langsung berdampak pada perbaikan dan peningkatan layanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
“Selama ini, pos-pos belanja rutin, belanja modal pembangunan, dan pemeliharaan gedung kantor pemerintah menguras keuangan daerah,” kata Ramli.
Ramli juga mengapresiasi komitmen Gubernur NTB terpilih, Lalu Muhammad Iqbal, yang berencana melakukan efisiensi anggaran mulai dari belanja rutin kepala daerah. Fitra menilai langkah ini sebagai langkah positif yang perlu diikuti oleh pejabat daerah lainnya.
“Gubernur terpilih Lalu Iqbal berkomitmen untuk memulai efisiensi dari pemangkasan belanja operasional kepala daerah. Komitmen ini perlu diapresiasi dan diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Publik berharap komitmen ini dapat diteruskan oleh perangkat daerah, sehingga belanja daerah lebih berkualitas dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Ini akan menjadi ujian pertama bagi pemerintahan Iqbal-Dinda,” pungkasnya. (ndi)
