PEMERINTAH Pusat melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 telah menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran, salah satunya adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Kebijakan efisiensi anggaran ini tentu berdampak pada daerah, termasuk NTB sebagai salah satu daerah dengan destinasi wisata super prioritas.
Akademisi Politeknik Pariwisata Lombok, Anas Pattaray, M.Par., CHE., menyatakan untuk menjaga posisi NTB sebagai salah satu destinasi wisata, pelaku pariwisata termasuk dengan pemerintah dan stakeholder harus bisa menciptakan inovasi-inovasi untuk bisa menarik wisatawan.
“Kita harus bertransformasi ke pariwisata yang tidak hanya berfokus ke jumlah wisatawan, tapi juga fokus pada kualitas wisatawan,” ujarnya saat dihubungi Ekbis NTB pekan kemarin.
Dikatakan, jumlah kunjungan wisatawan ke NTB masih bergantung pada jumlah kunjungan dinas ke daerah. Oleh karenanya, dengan adanya kebijakan tersebut pasti akan mempengaruhi angka kunjungan ke NTB.
Kendati demikian, adanya kebijakan ini, daerah bisa melihat mana wisatawan yang benar-benar berkunjung untuk berwisata dan mana wisatawan yang berwisata karena kunjungan kerja.
Menurutnya, efisiensi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen tidak sampai membunuh pariwisata NTB layaknya pada saat Covid-19 beberapa tahun lalu. Akan tetapi, pemerintah daerah juga tidak boleh lengah, harus bisa menonjolkan destinasi wisata supaya angka kunjungan tidak sampai menurun dari tahun lalu.
“Kalau mencoba memprediksi. Kalau membunuh mungkin tidak secara total seperti Covid, itu kan terhenti semuanya. Kalau sekarang nampaknya tidak seperti itu, ini tetap berjalan, tapi landai,” katanya.
Ia menyebutkan, kondisi pariwisata NTB seperti di Gili Trawangan, Senggigi, dan Mandalika juga masih sangat diminati oleh wisatawan. Oleh karenanya, keterisian hotel di kawasan tersebut bukanlah sebuah permasalahan. Hanya saja, yang perlu diatensi adalah city hotel atau hotel-hotel yang ada di wilayah perkotaan seperti Kota Mataram. Karena, rata-rata hotel tersebut diisi oleh kegiatan Meeting, Incentive, Convention, Exhibiton (MICE).
Adapun Anas menyatakan, kebijakan pemangkasan anggaran dinas ini jangan saja dipandang buruk. Karena menurutnya, pemerintah pusat pasti sudah memikirkan dampak kebijakan sebelum diimplementasikan. “Di satu titik ini memang sepertinya merugikan industri, tapi di satu sisi jangan-jangan ini sudah diperhitungkan oleh pemerintah pusat,” pungkasnya. (era)
