Mataram (Suara NTB) – Inspektorat Kota Mataram akan melakukan probity audit terhadap pembangunan kantor walikota, yang merupakan salah satu proyek strategis dengan nilai anggaran sebesar Rp58 miliar. Proses perencanaan dan pelaksanaan proyek ini harus sesuai dengan ketentuan agar tidak menimbulkan kerugian negara.
Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Hj. Baiq Nelly Kusumawati, mengungkapkan pada akhir pekan lalu bahwa proyek yang masuk dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah akan menjalani probity audit. Probity audit adalah penilaian independen yang dilakukan oleh Inspektorat untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan sesuai dengan prinsip integritas, kebenaran, dan kejujuran.
Menurut Nelly, proses perencanaan harus berlangsung secara real-time, mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Jika dalam hasil probity audit ditemukan ketidaksesuaian, maka harus segera dilakukan revisi. “Jika tidak sesuai ketentuan, harus langsung diperbaiki,” tegasnya.
Pembangunan kantor walikota yang bernilai Rp58 miliar ini harus menjalani probity audit sebelum proses lelang dilakukan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa seluruh tahapan perencanaan hingga penyerahan pekerjaan berjalan dengan bersih dan jelas, sehingga tidak ada temuan dalam pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga pemerintah lainnya. “Dengan demikian, ketika ada pemeriksaan BPK, proyek strategis ini sudah dipastikan aman,” jelas Nelly.
Nelly menambahkan bahwa probity audit juga bertujuan untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, audit ini akan tetap dilakukan setiap tahun dengan memprioritaskan proyek-proyek strategis pemerintah. Meskipun demikian, pengadaan barang dan jasa lainnya juga dapat diaudit berdasarkan permintaan. “Selain itu, dengan kesadaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai manfaat probity audit, mereka juga mengajukan proyek untuk diaudit. Sehingga, pekerjaan Irban IV semakin banyak dan harus siap. Belum lagi jika ada pengaduan yang harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Jumlah proyek strategis yang akan didampingi oleh Inspektorat masih belum dapat diketahui, karena OPD masih memasukkan program-program mereka dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan proyek. (cem)
