PROGRAM stabilisasi pasokan dan harga pangan atau beras SPHP dihentikan sementara. Hal ini lantaran pihak Bulog beralasan merugi akibat biaya pengangkutan beras ke masing-masing daerah. Karena itu, pihak Pemda Kabupaten/Kota diminta untuk membiayai pengangkutan beras tersebut.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lobar H Maksum mengatakan bahwa rencananya pekan ini pihaknya akan rapat dengan Bulog guna membahas harga gabah. “Di samping harga gabah yang kita bicarakan besok itu, dari Bulog ndak lagi menjual beras SPHP ini kalau ndak Pemda, kabupaten kota menyiapkan pengangkutan atau transportasi,”kata Maksum, Jumat, 7 Januari 2025.
Dikatakan, Pemkab yang nantinya diminta untuk mengambil beras tersebut, sehingga mau tidak mau Pemkab harus menganggarkan untuk biayai pengangkutannya. Surat Pemberitahuan soal penghentian beras SPHP dari Bulog inipun telah diterimanya. Selanjutnya hal itu dibahas pada pertemuan dengan Bulog yang direncanakan pekan ini. Dimana dalam pertemuan itu diundang juga Kabupaten kota lainnya.
Menurutnya, memang selama ini Bulog yang mendistribusikan beras SPHP ke masyarakat. Kegiatan tersebut membutuhkan biaya angkut, ongkos buruh maupun BBM. “Atas dasar itulah disetop, sebelum selesai pembahasan dengan Pemda,”ujarnya.
Dari Pemkab sendiri jika ini menjadi ketentuannya, maka tentu pihaknya akan menyiapkan anggaran. Sebab dari pihak Dinas Pertanian (Distan) juga menggerakkan semua Koperasi, balai pangan untuk tempat penyimpanan yang nantinya dijual ke masyarakat.(her)