BADAN Gizi Nasional (BGN) akan membangun sebanyak 128 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur di wilayah NTB secara bertahap untuk mensukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Sebab program ini ditargetkan harus segera dilaksanakan dalam waktu dekat setelah semua infrastrukturnya tersedia.
Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Pulau Lombok H. Muazzim Akbar bersama dengan BGN yang menjadi salah satu mitra kerjanya melakukan sosialisasi di sejumlah tempat di NTB terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Pada Sabtu, 8 Februari 2025, sosialisasi dilaksanakan di Kecamatan Wanasaba dan Selong Lombok Timur (Lotim).
Ia mengatakan, satu dapur umum untuk MBG ini membutuhkan tenaga kerja sebanyak 47 orang. Semua pekerja dapur MBG ini akan direkrut dari masyarakat sekitar.
“Tukang masaknya, tukang antar, tukang yang beli bahan pokoknya dan lain sebagainya berasal dari masyarakat sekitar. Karena tak mungkin kita merekrut SDM di luar itu, karena mereka memulai masak sejak malam,” kata Muazzim Akbar.
Ditargetkan tahun 2025 ini akan terbangun sebanyak 128 dapur di NTB guna mendukung kelancaran proses memasak dan pendistribusian makanan kepada kelompok sasaran. Pembangunan dapur ini dilakukan secara bertahap, dimana khusus di bulan Februari akan dibangun sebanyak 22 dapur.
“Dari 128 dapur yang akan dibangun di NTB ini dilakukan secara bertahap. Februari ini akan dibangun sebanyak 22, besok di Maret mungkin berapa unit sampai dengan terpenuhi target kita di NTB. Ribuan tenaga kerja akan terserap di bagian SPPG saja” terangnya.
Politisi PAN ini mengatakan, dampak dari program MBG ini sangat luas. Misalnya bagaimana perekonomian di desa akan tumbuh pesat lantaran akvitas penyediaan bahan baku MBG berasal dari produk pangan yang dihasilkan petani setempat. Mekanisme jual beli logistik MBG juga melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan masyarakat desa.
“Ada yang jual sayur, ada yang jual ayam, tahu, tempe, ikan dan lainnya. Artinya mulai dari petani, peternak semua itu akan menjadi hidup di desa,” katanya.
Politisi PAN ini menjelaskan, anggaran untuk MBG telah disetujui oleh DPR yaitu sebesar Rp71 triliun. Kemudian parlemen kembali menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun di bulan Februari. Sehingga program prioritas Presiden Prabowo ini dibekali anggaran Rp171 triliun di tahap awal.
Khusus di Provinsi NTB, program ini sudah dilakukan ujicoba di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dan Kecamatan Selaparang Kota Mataram untuk melihat apa saja hambatan yang bisa terlihat dalam pelaksanaan pada skala besar.
Untuk diketahui, anggaran per porsi makan bergizi gratis ditetapkan sebesar Rp10.000. Namun, biaya per porsi tidak dibatasi hanya Rp10.000. Anggaran MBG ini disesuaikan dengan kondisi harga bahan makanan di daerah masing-masing. Jika ada daerah yang harga per sekali makan di bawah Rp10.000 per anak, kelebihannya akan dikirim ke daerah lain yang membutuhkan anggaran lebih besar.(ris)
