Mataram (Suara NTB) – Efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menyebabkan terjadinya penggeseran anggaran dan program di kementerian/lembaga, termasuk Pemprov NTB
Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin menegaskan jelas akan ada pergeseran yang disebabkan oleh Inpres tersebut, sehingga, Pemprov NTB saat ini akan fokus pada program prioritas dan memilih secara selektif program mana yang akan dianggarkan.
“Jelas akan ada pergeseran anggaran, makanya perencanaan harus dinamis. Prioritas-prioritas itulah yang perlu kita utamakan, seperti kemarin kan banjir, jalan putus, jembatan putus,” ujarnya di Pendopo Gubernur NTB, Senin, 10 Februari 2025.
Apalagi, adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) NTB hingga setengah triliun oleh Pemerintah Pusat, dikatakan penyusunan program harus diperhatikan, terutama dengan memperhatikan kondisi fiskal daerah.
“Dengan adanya ruang fiskal yang begini-begini, sehingga tim perencanaan harus memilah-milah skala prioritas, mana skala prioritas. Tetap saja ada pembangunan, tetap saja ada kegiatan, bukan berarti setop,” sambungnya.
Menurutnya, adanya efisiensi anggaran ini bukan berarti untuk membunuh semua program yang ada, melainkan harus benar-benar diperhatikan mana yang dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat, dan mana yang tidak terlalu berdampak bagi daerah.
Kendati demikian, Hassanudin tidak mengelak bahwa dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, program-program di daerah juga turut berdampak. Oleh karena itu, saat ini perencanaan program daerah NTB akan berorientasi pada anggaran yang tersedia.
“Memang kita sedang menyiapakn perencanaan itu kan secara komprehensif dan lengkap, jadi program oriented dengan budget tertentu. Manakala ditentukan budget, nanti akan kembali dengan budget oriented, oleh karena itu kita harus menyusun skala prioritas sesuai dengan pencapaian kita,” katanya.
Ia mengatakan, Pemprov NTB saat ini mulai menyusun perencanaan-perencanaan untuk program satu tahun mendatang. Program tersebut, kata Hassanudin harus bisa dieksekusi dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya, begitupun dengan memperhatikan anggaran yang tersedia.
Mantan Pj Gubernur Sumatera Utara tersebut menerangkan, proses perencanaan merupakan proses yang cukup vital. Yang mana tim perencana harus memperhatikan program yang direncanakan secara efisien, efektif, transparan, dan berdampak bagi daerah dan masyarakat.
“Efektif, efisien, yang tidak kalah penting adalah berkelanjutan. Oleh karena itu harus disiapkan perencanaan berkelanjutan, yang selanjutnya adalah akuntabilitas, ini adalah tuntutan,” terangnya.
Hal serupa disampaikan oleh Asisten II Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani., M.Si., yang mengatakan bahwa perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bisa dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk menentukan perencanaan yang baik, dapat dilihat dari sisi prioritas.
“Mari kita lihat skala prioritas. Skala prioritas saat ini adalah dampak banjir seperti di Wera, Bima. Pasti itu menjadi prioritas,” katanya. (era)
