Mataram (Suara NTB) – Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, memastikan bahwa seluruh anggota DPRD NTB yang telah menjalani tes narkoba mendadak oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB setelah rapat paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB Tahun 2024, dinyatakan negatif.
Sebanyak 50 anggota DPRD NTB mengikuti tes urine dadakan, sementara 15 anggota yang tidak hadir dalam persidangan mengikuti tes susulan di kantor BNN Provinsi NTB.
“Alhamdulillah, berdasarkan informasi dari Kepala BNN NTB, seluruh anggota DPRD NTB yang sudah menjalani tes urine dinyatakan negatif. Jadi, tidak ada anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba,” kata Isvie, Senin, 10 Februari 2025.
Isvie menambahkan, tes urine dadakan ini merupakan terobosan pertama di Provinsi NTB dan dilakukan di awal tahun 2025. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi contoh bagi instansi lain, termasuk Pemprov, Pemda, serta DPRD kabupaten/kota di NTB yang belum melaksanakan tes narkoba.
Politisi Golkar ini juga menegaskan bahwa jika BNN melaksanakan tes urine secara rutin, hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Yang penting, kata dia, adalah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari narkoba.
Isvie merasa perlu meluruskan informasi terkait hasil tes urine anggota DPRD NTB. Menurutnya, hasil tes baru diterima pada Sabtu, 8 Februari 2025, dan ia menegaskan bahwa tidak ada upaya menutupi hasil tes tersebut. “Kami baru menerima hasil dari Kepala BNN, dan semuanya negatif. Jadi, tidak benar jika ada anggapan hasil tes ditutupi. Ini hanya masalah waktu, karena yang berwenang memeriksa adalah BNN, bukan kami,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala BNN Provinsi NTB, Brigjen Pol Marjuki, mengatakan bahwa tes urine ini menjadi contoh positif bahwa kalangan legislatif sangat memperhatikan bahaya penggunaan narkoba. Tes ini, menurutnya, adalah langkah yang baik untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di NTB.
Marjuki menambahkan bahwa tes utama yang dilakukan adalah untuk mendeteksi amphetamine, seperti ekstasi, inex, fantacy pills, dholpin, dan circle K. Berdasarkan data BNN, NTB termasuk daerah dengan tingkat penyalahgunaan narkotika yang cukup tinggi, hampir setara dengan rata-rata nasional, yaitu 1,73 persen dari total penduduk NTB.
Dengan jumlah penduduk NTB sekitar 5,6 juta jiwa, diperkirakan sekitar 64.623 orang mengonsumsi atau menyalahgunakan narkotika. Namun, ia menyebutkan bahwa fenomena penyalahgunaan narkotika ibarat gunung es, dengan banyaknya kasus yang belum tercatat dalam data BNN. “Yang muncul di permukaan hanya sedikit, sementara yang tersembunyi jauh lebih banyak,” pungkasnya. (ndi)
