Mataram (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mengusulkan Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp3 miliar ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membantu korban banjir yang ada di Kecamatan Wera dan Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima.
Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ahmadi mengatakan pengusulan DSP ini dipergunakan untuk penanganan darurat pasca banjir dan tanah longsor yang ada di dua kecamatan tersebut.
“BPBD Provinsi sudah mengusulkan Dana Siap Pakai ke BNPB keterkaitannya dengan penanganan darurat prasarana jalan dan jembatan Provinsi di Ambalawi dan Wera, Kabupaten Bima,” ujarnya saat dihubungi, Selasa, 11 Februari 2025.
Dikatakan, yang paling mendesak saat ini adalah perbaikan jembatan dan ruas jalan. Yang mana terdapat tiga jembatan ambles akibat bencana yang terjadi pada Minggu, 2 Februari 2025 lalu. “Ada sekitar 3 jembatan yang harus diperbaiki termasuk juga ruas jalan,” katanya.
Jembatan yang paling parah, ungkap Ahmadi adalah jembatan Tololai. Hingga saat ini, jembatan penghubung Kecamatan Ambalawi – Wera tersebut belum tersentuh perbaikan, pun belum ada jalan alternatif, karena masih dalam proses pembuatan, sehingga masyarakat masih melalui jembatan tersebut.
“Jalan alternatif untuk sementara di jembatan Tololai ini masih kita pakai jembatan lama, tapi tidak bisa dibiarkan lama-lama disitu, kalau ada kendaraan yang terlalu berat bisa saja jembatannya ambles lebih parah lagi, sekarang lagi pembuatan jembatan daruratnya,” jelasnya.
Meski beberapa jembatan dan ruas jalan mengalami rusak parah, Ahmadi memastikan bahwa akses transportasi dari Kota Bima menuju pusat bencana sudah mulai normal. “Untuk sementara sudah ditangani penanganan daruratnya, sehingga transportasi darat dari Kota Bima ke Ambalawi dan Nanga Wera sudah dalam kondisi normal walaupun dalam kondisi yang terbatas,” sambungnya.
Sementara, terkait dengan Bantuan Tidak Terduga (BTT), Pemprov NTB masih menunggu Pemerintah Kabupaten Bima untuk segera berkoordinasi dengan Pemprov NTB untuk menentukan berapa BTT yang harus dikeluarkan oleh Pemkab Bima, dan berapa dari provinsi.
Sebab, di kawasan bencana, beberapa fasilitas, sarana dan prasarana ada yang milik Pemprov, dan ada juga milik Pemkab Bima, sehingga perlu perhitungan, dan pendataan.
“BTT Bima itu kan belanja tidak terduga di APBD, nah itu tergantung dari Pemerintah Kabupaten Bima, dan Pemerintah Provinsi NTB untuk memperbaiki sarana prasarana kewenangan masing-masing,” pungkasnya.
Di samping itu, terkait dengan relokasi warga yang terdampak bencana, Pemprov NTB memiliki rencana untuk membangunkan rumah layak huni kepada para korban yang berada di sekitar sungai.
“Nanti harus direlokasi. Kalau relokasi nunggu lahannya dulu dari kabupaten, kan ada 9 rumah. Setelah itu ya mungkin sharing setelah ada pernyataan bencana dari Gubernur,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB, Sadimin, ST, MT.
Disebutkan, apabila tidak ada pernyataan bencana dari Gubernur NTB, maka pembangunan rumah para korban dibebankan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Bima. Setiap rumah yang akan dibangun akan bernilai Rp50 juta, karena pembangunan baru. Sampai saat ini, belum ada opsi lahan untuk pembangunan pemukiman baru para korban terdampak banjir.
“Kalau baru Rp50 juta, kan stimulan. Nanti sisanya mereka mengembangkan sendiri. Saat ini baru pendataan aja. Kita masih menunggu, yang di perantaran sungai masih didata, kalau yang hanyut kan 9,” pungkasnya. (era)
