Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB Terpilih, Lalu Muhamad Iqbal, berencana untuk merampingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Kebijakan perampingan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja instansi serta efisiensi anggaran.
Untuk merealisasikan rencana perampingan OPD tersebut, Iqbal menyatakan bahwa setelah dilantik nanti, ia akan langsung mengajukan rancangan peraturan daerah (Perda) untuk merestrukturisasi organisasi di Pemerintah Provinsi NTB.
Menurut Iqbal, restrukturisasi ini akan diajukan dalam bentuk Raperda ke DPRD agar struktur OPD bisa dirampingkan, terutama untuk instansi yang dinilai tidak terlalu strategis. Gemuknya struktur organisasi menyebabkan anggaran belanja pegawai membengkak.
“Itu akan kita kurangi. Kita tahu bahwa anggaran biaya pegawai itu maksimal 30 persen dari APBD, sesuai ketentuan nasional. Saat ini, anggaran untuk belanja pegawai kita hampir mencapai 35 persen,” ujar Iqbal.
Rencana perampingan OPD oleh Iqbal juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, di mana APBD 2025 juga akan diwajibkan untuk melakukan efisiensi.
Iqbal menilai bahwa rencana restrukturisasi ini berpotensi memangkas anggaran sebesar lebih dari Rp 168 miliar yang bersumber dari APBD. Untuk itu, merampingkan struktur organisasi di NTB bertujuan untuk menekan pengeluaran belanja pegawai.
“Memang akan ada dampak ekonomi, terutama terkait perjalanan dinas di pemerintah. Namun, yang kita harapkan adalah agar kunjungan ke Lombok tidak hanya melibatkan kalangan pemerintah saja di masa depan,” tegasnya.
Menurut Iqbal, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah dipertimbangkan dalam kebijakan pemerintahan Iqbal-Dinda. Kebijakan ini diambil untuk memperbaiki sense of priority di pemerintahan yang akan datang. “Kita tidak bisa menghakimi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang. Penilaian yang lebih jelas baru bisa dilakukan dalam lima tahun ke depan agar kita dapat gambaran yang utuh,” jelasnya.
Pasangan Iqbal-Dinda akan merancang program untuk periode 2025-2030, dengan fokus untuk meningkatkan pendapatan daerah serta menurunkan pengeluaran. “Kita sudah tahu bahwa efisiensi anggaran ini akan dilakukan oleh Prabowo, jadi kami juga menyiapkan mitigasi untuk itu,” katanya.
Eks Duta Besar Turki ini menambahkan bahwa pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBD untuk membangun daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari sumber pendapatan lain.
“Itulah yang kami lakukan dengan efisiensi anggaran. Masih banyak pengeluaran yang tidak efisien di daerah ini, dan banyak potensi pendapatan yang belum dimaksimalkan. Aset-aset pemerintah banyak yang terbengkalai dan belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, nilai aset tersebut sangat besar,” pungkasnya. (ndi)
