Mataram (Suara NTB) – Anggota DPRD Provinsi NTB memberikan perhatian serius terhadap dampak bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah. Selain merendam rumah-rumah warga, banjir juga menggenangi fasilitas pendidikan, seperti sekolah-sekolah, yang menyebabkan gangguan pada proses belajar mengajar.
“Menurut pantauan kami di lapangan, sejumlah fasilitas pendidikan mulai dalam kondisi yang mengkhawatirkan akibat curah hujan yang tinggi. Fasilitas-fasilitas ini sudah terdampak, dan kami dari Komisi V DPRD NTB telah berkoordinasi dengan OPD terkait,” ujar H. Didi Sumardi, anggota Komisi V DPRD NTB.
Didi Sumardi meminta agar OPD terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), memberikan perhatian lebih dan melakukan mitigasi terhadap sekolah-sekolah yang rawan terkena bencana banjir, tanah longsor, dan bencana lainnya. Hal ini sangat penting untuk mengantisipasi dampak yang bisa merugikan para siswa.
“Di tengah kondisi cuaca ekstrem ini, kami meminta OPD terkait untuk segera melaksanakan SOP di sekolah-sekolah dengan mengutamakan keselamatan dan mencegah terjadinya musibah di lingkungan sekolah. Bentuk perhatian tersebut antara lain dengan membangun koordinasi dan komunikasi terkait penerapan SOP penyelamatan,” jelasnya pada Selasa, 11 Februari 2025.
Penerapan SOP ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi warga sekolah, tetapi juga untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana pendidikan berada dalam kondisi yang aman. Politisi Partai Golkar itu juga meminta OPD terkait untuk melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap kondisi sarana dan prasarana fisik sekolah.
“Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya korban dan sebagai upaya antisipasi terhadap sarana dan prasarana yang rentan rusak akibat kondisi yang kurang layak. Kami juga meminta agar OPD terus berkoordinasi dan melaporkan perkembangan ke kementerian dan lembaga terkait,” tegasnya.
Didi memastikan, Komisi V akan terus melakukan pemantauan secara intensif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka. Komisi V juga ingin memastikan bahwa situasi di lapangan dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah.
“Kami berharap, meskipun berbagai ujian telah dan mungkin masih terjadi, hal ini dapat memperkuat kekompakan, kepedulian, dan solidaritas kita, serta saling menguatkan satu sama lain untuk menghadapinya,” pungkasnya. (ndi)
