Jakarta (Suara NTB) – Pengamat pasar uang Ariston Tjendra menyatakan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah memberikan sentimen negatif ke pasar, sehingga mempengaruhi pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah.
“Kebijakan efisiensi pemerintah yang sedikit banyak mempengaruhi roda ekonomi bisnis karena pembatasan pengeluaran pemerintah, juga sedikit banyak memberikan sentimen negatif ke pasar,” ungkapnya ketika ditanya ANTARA di Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025.
Di sisi lain, pelemahan rupiah juga dipengaruhi kebijakan tarif dari Presiden AS Donald Trump, termasuk soal kenaikan tarif impor baja dan alumunium 25 persen.
“(Hal ini) meningkatkan kewaspadaan dan kekhawatiran pelaku pasar, sehingga memicu peralihan ke aset aman, seperti kita lihat harga emas internasional terus meningkat dan aset yang berisiko mengalami tekanan, termasuk rupiah,” ungkap Ariston.
Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa di Jakarta melemah hingga 26 poin atau 0,16 persen menjadi Rp16.364 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.358 per dolar AS.
Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini turut melemah ke level Rp16.380 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.350 per dolar AS.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.
Rinciannya, kementerian/lembaga diminta untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.
Untuk belanja K/L, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.
Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada menteri keuangan atau direktur jenderal anggaran paling lambat 14 Februari 2025.
Sementara untuk rincian pemangkasan anggaran TKD, Menkeu menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025.
Pemangkasan dilakukan terhadap enam instrumen, di antaranya kurang bayar dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan dana desa.
Efek Domino
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta agar efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah betul-betul dipertimbangkan dan diperhitungkan secara arif dan bijaksana agar tak berdampak terhadap kondisi masyarakat.
Dia mengatakan jika efisiensi yang memiliki tujuan baik namun dilakukan dengan gegabah, maka bakal memiliki efek domino terhadap rakyat, misalnya, kesejahteraan rakyat yang turun, banyaknya pengangguran, hingga tak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah.
“Kemudian, terhadap kesejahteraan, pengangguran, terhadap pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, pemerintah kan menargetkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi,” kata Lasarus di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pelaksanaan APBN bukan hanya bicara untung dan rugi, karena APBN justru harus menjadi pemantik dan memberi kejut dalam pertumbuhan ekonomi.
Dia menilai bahwa akan ada banyak dampak dari dihentikannya sementara pembahasan anggaran untuk infrastruktur, seperti berhentinya kegiatan sektor konstruksi.
“Berarti ada sekian banyak orang tidak kerja, orang yang tidak kerja pasti menciptakan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi melambat, produktivitas jadi rendah, jadi efek kemana-mana,” tutur dia.
Namun, dia menegaskan bahwa Komisi V DPR RI yang membidangi sektor infrastruktur dan pembangunan itu dalam posisi taat asas atau mengikuti mekanisme bernegara, dengan mematuhi Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.
“Karena efisiensi dengan anggaran kurang lebih Rp300 triliun masih ada di posisi pemerintah, karena tidak mungkin itu disimpan tidak dipakai. Hanya mungkin pemerintah saat ini sedang mencari posisi mana yang perlu diefisiensi mana yang tidak perlu diefisiensi,” ucap dia.
Menurutnya, pemerintah masih punya cukup waktu untuk merombak sektor-sektor yang anggarannya dipangkas, agar tidak mengganggu sektor-sektor penting yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kita belum terlambat, kalau bicara waktu kita masih punya cukup waktu lah, ini baru Februari, kalau minggu depan dikirim ke kami, kami percaya paling lama 2 minggu selesai dibahas,” tutur dia. (ant)
