Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, melakukan pemantauan terhadap titik genangan yang terjadi di Kota Mataram. Genangan tersebut diduga akibat hujan deras dengan intensitas tinggi yang menyebabkan volume air meningkat. “Pantauan hari ini (kemarin, red), masih terdapat beberapa titik genangan yang cukup tinggi dan air belum surut,” kata Walikota saat dikonfirmasi pada Selasa, 11 Februari 2025.
Volume air yang masih tinggi di saluran dan sungai menjadi perhatian serius. Walikota menyebutkan beberapa lokasi terdampak genangan, di antaranya Lingkungan Karang Gedur, Lingkungan Karang Bata, Perumahan Kopajali, dan lainnya. Selain itu, longsor juga terjadi di Lingkungan Karang Tumbuk.
Menurutnya, genangan yang cukup masif membuat penanganannya menjadi lebih sulit. “Saluran utama di jalan banyak yang tersumbat,” ujarnya.
Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, dan tidak ada warga yang dievakuasi, karena ketinggian air hanya mencapai paha orang dewasa. “Masyarakat masih beraktivitas seperti biasa dan tidak ada yang terdampak secara parah,” tambahnya.
Walikota menyebutkan bahwa salah satu solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah ini adalah menormalisasi saluran, meskipun normalisasi hanya bisa dilakukan setelah air surut di sungai maupun saluran.
Selain masalah genangan, Walikota juga mengingatkan akan potensi gelombang pasang dan angin kencang yang perlu diantisipasi. Di Pantai Mapak, Kelurahan Jempong Baru, lapak dan rumah warga terdampak. Intervensi akan diprioritaskan untuk kawasan yang mengalami kerusakan parah. “Gelombang cukup besar, sehingga air sulit dibuang ke laut,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca ekstrem yang terjadi saat ini. “Kondisi ekstrem ini sudah berlangsung selama empat hari, dan kami meminta warga untuk tetap waspada,” ujarnya.
Malik juga menyoroti masalah irigasi yang tidak mampu menampung debit air, serta tingginya sedimentasi dan tumpukan sampah di saluran. “Organisasi perangkat daerah (OPD) teknis harus fokus menangani masalah ini, salah satunya adalah masalah sedimentasi dan sampah yang menghambat aliran air,” kata Malik. Dia menegaskan bahwa OPD harus mengeluarkan imbauan secara masif, terutama di daerah-daerah rawan banjir. (cem)
