Selong (Suara NTB) – Banyaknya sekolah yang rusak akibat bencana di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi atensi anggota DPRD Lotim. Lembaga legislative pun mendorong agar dilakukan relokasi anggaran yang sudah tertuang dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk prioritaskan pembangunan sekolah yang rusak.
Wakil Ketua DPRD Lotim, Waes Al Qarni kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu, 12 Februari 2025 menyampaikan dalam dokumen perencanaan anggaran untuk pembangynan fisik Sekolah Menengah Pertama (SMP) tertuang anggaran untuk ruang kelas baru Rp7,4 miliar. Rehab sedang dan berat Rp2,8 miliar.
Untuk Sekolah Dasar (SD) ruang kelas baru Rp18 miliar, rehab sedang berat Rp6,8 miliar. Sedangkan untuk Taman Kanak-kanak (TK) pembangunan ruang kelas baru Rp10,4 miliar dan rehabnya Rp1,2 miliar.
Alokasi tersebut sudah ditetapkan lokasinya. Namun melihat banyaknya sekolah rusak, diharapkan dapat ditentukan kembali lokasinya dan mengedepankan sekolah yang rusak. “Jadi, solusinya adalah relokasi anggaran,” tegasnya kembali.
Kesempatan melakukan penyusunan anggaran yang sudah ditetapkan sudah ditetapkan kembali. Kepala dinas harus bersinergi dengan BPBD dan OPD lain sehingga bisa dipetakan. Dimana sekolah yang terdampak. Sehingga anggaran yang sudah ditetapkan bisa direlokasi sekolah terdampak musibah.
Politisi Partai Amanah Nasional (PAN) ini menambahkan, dana pembangunan sekolah rusak ini bisa juga gunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2025 sebesar Rp7 miliar. “Tapi iya Itu sifatnya sementara, sehingga menurut saya relokasi anggaran itu yang paling tepat,” pintanya.
Solusi lain bisa dilakukan, mencari sumber dana dari kebijakan refokusing anggaran untuk efisiensi anggaran sesuai kebijakan Presiden Prabowo. “Solusi bisa kaitannya dengan efisiensi, ada kegiatan seremonial seperti perjalanan dinas dan belanja lainnya sesuai inpres yang ditadakan itu bisa diarahkan ke sekolah,” imbuhnya.
Dewan Lotim ini akan mencoba komunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas arah relokasi anggaran. “Kita (dewan-red) akan panggil TAPD, akan bahas bagaimana kemudian sekolah rusak akibat bencana supaya diselesaikan semua anggaran akan relokasi,” paparnya.
Dalam perencanaan pembangunan gedung, seperti gedung sekolah semestinya dilakukan dengan mempertimbangkan usia bangunan. “Harusnya memang begitu, dilakukan perencanaan berkelanjutan,” demikian ucapnya. (rus)
