Mataram (Suara NTB) – Kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan efisiensi anggaran juga berdampak pada program replikasi mandiri perpustakaan di NTB. Sejumlah program dalam melaksanakan kegiatan turun lapangan melakukan pembinaan atau pendampingan pada perpustakaan desa/kelurahan di NTB, baik yang dilakukan langsung atau oleh Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) harus dipangkas.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB H. Amir, SPd., M.Pd., didampingi Pustakawan Ahli Madya Hj. Hermin Riu, menjelaskan, jika anggaran melakukan pembinaan atau pendampingan TPBIS dipangkas 50 persen yang dialokasikan sebelumnya. Namun, pemangkasan anggaran ini tidak menyurutkan komitmen pihaknya dalam mencerdaskan anak-anak atau masyarakat dengan berbagai macam jenis buku bacaan di masyarakat.
Dalam upaya melaksanakan kegiatan ini, pihaknya mengusulkan 1 kabupaten di Pulau Sumbawa dan 1 kabupaten di Pulau Lombok. “Untuk yang terjauh kita usulkan Kabupaten Sumbawa. Kalau yang terdekat di Pulau Lombok, kita pilih Kota Mataram yang tidak membutuhkan banyak biaya,” ujarnya saat rapat pengurus TPBIS di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, Rabu, 12 Februari 2025.
Diakuinya, pihaknya sebelumnya sudah melakukan antisipasi terhadap kemungkinan dilakukan pemangkasan anggaran di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun, karena merupakan kebijakan pemerintah pusat, maka anggaran yang sebelumnya sudah diusulkan, tetap mengalami pemangkasan. Untuk itu, pihaknya tetap akan berusaha melakukan pembinaan atau pendampingan pada kegiatan replikasi mandiri pada sasaran perpustakaan replikasi dengan pergi secara langsung ke lokasi atau lewat zoom meeting.
Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan, ujarnya, dengan pembentukan, Tim Sinergi TPBIS NTB dan sudah mendapat Surat Keputusan (SK) dari Pj Gubernur NTB, menggelar rapat Tim Sinergi, seleksi perpustakaan replikasi. Setelah itu, dilakukan pengisian instrumen kelengkapan dan persyaratan perpustakaan replikasi, penerimaan dokumen kelengkapan perpustakaan replikasi dan penetapan SK Perpustakaan Replikasi oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB.
‘’Nanti setelah itu, dilakukan sosialisasi program kegiatan, persiapan bimtek serta penentuan narasumber, penyerahan bantuan (rak dan buku) pada perpustakaan yang merupakan hasil replikasi mandiri dan lainnya,’’ terangnya.
Sementara anggota Tim Sinergi TPBIS Muhammad Hirkan, menambahkan, pada kegiatan tahun ini, jika akan ada penambahan mitra baru program TPBIS dari Perpustakaan Nasional sebanyak 250 perpustakaan replikasi secara nasional.
Selain itu, ada juga bantuan buku bermutu dari perpustakaan nasional di NTB di 30 titik bagi perpustakaan desa/kelurahan, dan taman bacaan yang sudah memiliki NPP. Untuk itu, ujarnya, keseriusan dalam melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap perpustakaan, baik di tingkat kabupaten/kota hingga perpustakaan desa/kelurahan harus tetap dilakukan.
Hal senada disampaikan anggota Tim Sinergi dari Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) Amin Saleh, S.Sos., M.I.Kom, jika pihaknya siap memberikan dukungan terhadap pengembangan perpustakaan di NTB. Salah satunya dengan melibatkan mahasiswa Ummat, khususnya pada Program Studi Perpustakaan. Nantinya, mahasiswa yang ditugaskan bisa mengambil peran dalam melaksanakan pendampingan pada perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kota Mataram.
Adanya pendampingan ini, ujarnya, perpustakaan replikasi mendapatkan mendapatkan bantuan seperti pada perpustakaan replikasi sebelumnya. (ham)
