Mataram (Suara NTB)-Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan penataan mendasar dalam tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini mencakup penguatan sistem penunjang serta digitalisasi dalam ekosistem perlindungan PMI.
Dalam upaya meningkatkan layanan bagi PMI, pemerintah telah mengembangkan Sisko P2MI, sebuah sistem komputerisasi yang menjadi dasar dalam seluruh proses penempatan. Selain itu, digitalisasi di sektor remitansi juga diterapkan untuk memudahkan PMI dalam mengirimkan uang ke keluarga di Indonesia.
“Kami berharap agar sistem ini lebih mudah dijangkau oleh pekerja migran kita di luar negeri,” ujar Dzulfikar usai memberikan sosialisasi Perlindungan PMI dan Migrasi Aman di Aula Kantor Balai Guru Penggerak NTB, Jumat pagi, 14 Februari 2025.
Dalam kesempatan ini, Dzulfikar juga didampingi Kepala BP3MI NTB, Noerman Adhiguna, Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Putu Gede Aryadi.
Dzulfikar juga menyampaikan perkembangan kasus penembakan calon PMI oleh Polisi Malaysia yang merenggut nyawa para calon PMI asal Indonesia ini.
menurutnya, kasus tersebut telah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri, KBRI Malaysia, serta pihak kepolisian. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Anwar Ibrahim, juga telah berkomunikasi dan berkomitmen untuk menjaga hubungan baik serta pertumbuhan ekonomi kedua negara.
“Proses pendampingan bagi korban sudah dilakukan hingga pemakaman. Kami juga terus berupaya agar kasus serupa tidak terulang di masa depan,” tambahnya.
Dalam menekan praktik pengiriman pekerja migran secara ilegal, pemerintah menghimbau seluruh pihak untuk menghentikan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar tindakan tegas diambil terhadap pelaku yang memberikan iming-iming kepada calon PMI.
“Kami bekerja sama lintas sektoral dengan berbagai kementerian untuk menyiapkan SDM yang terampil dan siap kerja. Dengan kesiapan fisik, mental, dokumen, serta kompetensi yang memadai, kami optimis dapat menyelesaikan 90% dari tantangan perlindungan PMI di luar negeri,” kata Dzulfikar.
Dalam hal penindakan hukum, pemerintah juga telah membentuk desk bersama dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk menindak tegas para pelaku yang terlibat dalam pengiriman CPMI ilegal. Jika pelanggaran dilakukan oleh pihak swasta, aparat penegak hukum akan segera mengambil langkah tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem penempatan PMI yang lebih aman dan transparan, serta memastikan perlindungan maksimal bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri.(bul)
