Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB tidak mendapatkan alias nol Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Akibat adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, mengakibatkan perbaikan jalan terancam batal.
Hal tersebut disampaikan oleh Plt Kepala Dinas PUPR NTB, Lies Nurkomalasari di Mataram Jumat, 14 Februari 2025. Ia menyatakan bahwa pemotongan anggaran menyebabkan beberapa perbaikan infrastruktur terancam batal.
“DAK dari pusat kita semua sudah nol, kemarin Kebun Ayu Lembar masuk, tapi sekarang sudah nol, irigasi sudah nol,” ujarnya kepada Suara NTB.
Sebelumnya, NTB mendapatkan alokasi anggaran untuk memperbaiki beberapa infrastruktur. Seperti Jalan Kebon Ayu, Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Dan tiga irigasi di NTB. Namun, akibat dari adanya efisiensi, perbaikan infrastruktur tersebut terancam dibatalkan.
“Ya untuk sementara batal kan masih belum tahu kita perkembangan selanjutnya,” ucapnya.
Diketahui, pusat sudah merencanakan untuk menyalurkan Rp18 miliar untuk memperbaiki jalan Kebon Ayu. Namun, terancam dibatalkan walaupun sudah masuk radar perbaikan.
Beberapa infrastruktur NTB yang membutuhkan perbaikan adalah Jalan Kebon Ayu, tiga Inpres jalan yaitu Tanjung-Geres-Pohgading di Kabupaten Lombok Timur dengan panjang sekitar 3 kilometer, Jembatan Konca di Kabupaten Bima, dan Jalan Tepal-Baturotok di Kabupaten Sumbawa.
Tiga jembatan dan jalan yang ada di Kecamatan Ambalawi dan Kecamatan Wera yang ambles diterjang banjir dan tanah longsor, dan jembatan Bakong yang rusak akibat dihantam air bah.
Adapun untuk memperbaiki beberapa ruas jalan di NTB, dikatakan akan menelan total anggaran hingga Rp496 miliar. Termasuk dengan memperbaiki ruas jalan yang ada di Detail Engineering Design (DED) atau perencanaan proyek, maupun yang tidak masuk dalam DED. Namun, karena adanya Inpres mengenai efisiensi ini, perbaikan beberapa ruas jalan masih menjadi angan-angan.
Kendati demikian, meski PUPR NTB tidak kebagian DAK Fisik, Lies yakin tetap akan dilakukan perbaikan terhadap jalan-jalan NTB yang sangat membutuhkan penanganan. “Enggak mungkin pejabat-pejabat tinggi tidak memikirkan infrastruktur. Masa jalan putus, kan bagaimana masyarakatnya, pasti dipikirkan,” katanya.
Hal serupa disampaikan oleh Asisten II Setda NTB, Fathul Gani, M.Si., yang mengatakan bahwa beberapa pembangunan infrastruktur NTB akan mengalami penggeseran, bahkan terancam tidak bisa dilaksanakan.
Namun, untuk infrastruktur yang benar-benar membutuhkan penanganan, seperti jembatan yang ada di Wera, tetap akan diperbaiki karena menjadi satu-satunya akses penghubung warga.
Dalam hal ini, Pemprov NTB fokus menganggarkan pada program-program skala prioritas. Sehingga, perencanaan program dilakukan dengan sangat efisien dan efektif dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. (era)
