Mataram (Suara NTB) – Kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran memiliki dampak terhadap program di pemerintah daerah. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, membatalkan pengadaan alat kesehatan. Sementara, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terancam gagal bangun jembatan.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, dr. Hj. Ni Ketut Eka Nurhayati dikonfirmasi pada, Jumat, 14 Februari 2025 membenarkan, kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah berdampak terhadap pemotongan anggaran di rumah sakit. Anggaran dipangkas mencapai Rp30 miliar. Alokasi dana itu seharusnya digunakan untuk pengadaan alat-alat kesehatan. “Anggaran itu sebenarnya itu pembelian alat-alat,” katanya.
Menurutnya, pengadaan alat kesehatan itu digunakan untuk ruang operasi. Dengan kebijakan itu maka ruangan operasi tidak bisa dimanfaatkan. “Dampaknya ruang belum bisa dimanfaatkan,” jawabnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Mataram, Lale Wediahning menjelaskan, rapat pembahasan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Mataram, telah dipetakan anggaran yang dipangkas akibat dampak dari efisiensi anggaran. Dinas PUPR sebutnya, dipangkas Rp2,5 miliar. Namun demikian, pemangkasan itu tidak terlalu berdampak karena hanya pemangkasan pada satu kegiatan. “Tidak terlalu berdampak, karena hanya satu kegiatan yang dipangkas,” terangnya.
Kemungkinan kata dia, pembangunan jembatan penghubung antara Lingkungan Tegal-Gontoran yang urung (batal,red) dibangun. Pihaknya kembali melihat skala prioritas. Apabila Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana sebut Lale, menginginkan pembangunan jembatan itu berjalan maka akan dicarikan sumber pembiayaan lainnya. “Jika Pak Wali menginginkan tetap dilaksanakan maka sudah ada alternatif untuk pengganti dananya,” ujarnya.
Menurutnya, rencana pemangkasan anggaran akan dibahas lebih lanjut. Pihaknya masih menunggu program yang akan dilaksanakan dan atau batal dilaksanakan. (cem)
