PEMERINTAH telah mengumumkan penghentian sementara penyaluran beras melalui program bantuan pangan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada awal Februari 2025. Langkah ini diambil berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 31 Januari 2025, mengingat panen raya padi yang diperkirakan berlangsung lebih awal pada tahun ini.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Sri Muniati, menjelaskan penghentian sementara ini bertujuan untuk menjaga harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani agar tetap stabil dan minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Langkah ini diambil untuk memastikan harga GKP di petani tetap terjaga baik, minimal sesuai HPP,” ujar Sri Muniati.
Sebagai alternatif selama penghentian penyaluran bantuan pangan, Bulog NTB mendorong ketersediaan beras melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Kios Pangan yang dapat memanfaatkan beras hasil panen petani lokal.
Bantuan pangan (bapang) adalah program yang digelontorkan pemerintah pusat untuk membantu mengurangi beban pengeluaran daripada penerima bantuan pangan. Selain itu untuk menanggulangi gejolak harga.
Jumlah penerima bantuan pangan secara nasional sebanyak 22 juta orang lebih tinggi dari dibanding tahun 2023. Di mana pada tahun 2023 jumlah penerima bantuan pangan sekitar 21,3 juta PBP.
Sementara total alokasi bantuan pangan mencapai 643.000 PBP (penerima bantuan pangan) atau sekitar 6.430 ton setara beras dalam sekali penyaluran di NTB.
Bapang merupakan bagian dari program bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah dalam rangka mendukung ketahanan pangan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang terdampak bencana alam dan situasi ekonomi yang sulit.(bul)
