spot_img
Jumat, Februari 21, 2025
spot_img
BerandaEKONOMIButuh Langkah Mitigasi  

Butuh Langkah Mitigasi  

PEMERINTAH pusat telah menghentikan sementara penyaluran beras bantuan pangan atau SPHP untuk 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai Februari ini, termasuk warga NTB. Karena itulah anggota Komisi IV DPR RI H.Johan Rosihan menyampaikan pokok-pokok pikirannya terkait dengan kebijakan ini agar menjadi atensi pemerintah.

Johan mengatakan, penghentian sementara bansos beras dan SPHP bertujuan untuk menjaga harga gabah di tingkat petani agar tidak jatuh selama masa panen raya. Dengan mengurangi suplai beras ke pasar, diharapkan harga gabah tetap stabil dan petani mendapatkan keuntungan yang layak.

Menurut anggota DPR RI Dapil NTB I dari PKS ini, Perum Bulog saat ini memiliki cadangan beras sekitar 1,9 juta ton, yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam jangka pendek. Namun demikian pemerintah harus memastikan bahwa penghentian sementara distribusi beras bantuan pangan ini tidak mengganggu ketersediaan beras di masyarakat.

“Penting untuk memastikan bahwa penghentian sementara ini tidak mengganggu ketersediaan beras bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Johan Rosihan kepada Ekbis NTB, Sabtu, 15 Februari 2025.

Menurutnya, kebijakan penghentian sementara penyaluran bansos beras dapat berdampak pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sangat bergantung pada bantuan tersebut. Karena itulah pemerintah perlu melakukan mitigasi atau mengurangi risiko dampak buruk dari kebijakan ini, terutama terhadap MBR guna memastikan mereka tetap mendapatkan akses pangan yang memadai selama periode ini.

“Diperlukan langkah-langkah mitigasi untuk memastikan mereka tetap mendapatkan akses pangan yang memadai selama periode ini,” ujarnya.

Selanjutnya yang tak kalah penting yaitu pemerintah perlu memberikan penjelasan yang transparan mengenai alasan dan durasi waktu penghentian sementara ini. Sosialisasi yang efektif dinilai akan membantu masyarakat memahami tujuan kebijakan dan mengurangi potensi keresahan. Sebab masyarakat di bawah tetap berharap program ini tetap berjalan, sehingga pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih detail dan terbuka. (ris)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -





VIDEO