PEMERINTAH saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap program bantuan sosial (bansos), termasuk pemangkasan sementara anggarannya. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs. Wahyudin, M.M., menegaskan penghentian bansos ini bersifat sementara sembari pemerintah memperbaiki data penerima manfaat agar lebih tepat sasaran.
“Terkait dengan pemangkasan anggaran untuk bantuan sosial, barang kali itu sifatnya sementara saja, sambil menunggu data penerima manfaat diperbaiki. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi kasus salah sasaran dalam penyaluran bantuan,” jelas Wahyudin.
Dampak penghentian bantuan sosial ini lebih dirasakan secara langsung oleh ekonomi keluarga penerima manfaat. Namun, Wahyudin juga mengakui bahwa program bansos memiliki efek berantai terhadap perekonomian, terutama terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Oleh karena itu, pemerintah sedang berbenah untuk memastikan bantuan sosial benar-benar tepat guna dan membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Justru sekarang pemerintah sedang berbenah untuk menghilangkan angka kemiskinan ekstrem dan menargetkan pada tahun 2025 angka tersebut menjadi nol persen,” tambahnya.
Saat ini, pemerintah tengah melakukan pemadanan berbagai sumber data guna memastikan ketepatan sasaran penerima bansos. Beberapa data yang sedang dipadupadankan antara lain data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta data penerima bantuan dari PLN dan sumber lainnya.
Wahyudin berharap dengan pembenahan ini, seluruh program bansos ke depan dapat lebih efektif dalam membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. “Semoga nantinya semua program bansos bisa tepat sasaran,” pungkasnya. (bul)
