Giri Menang (Suara NTB) – Layanan jemput bola “Datang – Layani” ala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat digencarkan. Layanan ini bertujuan mendekatkan dan memudahkan warga masyarakat mengurus keperluan administrasi kependudukan (adminduk)nya. Selain itu, layanan ini meminimalisiri bahkan memberantas praktik percaloan yang masih saja terjadi di tengah masyarakat.
Kadis Dukcapil Lobar H. Saepul Ahkam ditemui saat pelayanan adminduk di warga Desa Persiapan Pengantap Kecamatan Sekotong di kantor desa setempat, Minggu, 16 Februari 2025 menerangkan ketika masuk menjadi Kadis Dukcapil tahun lalu, ia menemukan persoalan itu ada di desa. “Sehingga saya ubah pola pelayanan, biasanya sifatnya kami menunggu (layani di kantor), per hari ini kami turun jemput bola,” kata Ahkam.
Per Minggu, 16 Februari 2025, ungkapnya, ada 79 desa sudah dilayani Adminduk dengan program “Datang Layani”. Dan Desa Persiapan Pengantap ini merupakan desa ke 79 yang dilayani langsung dalam dua tahun terakhir. Ada desa-desa yang sudah masuk tahap II atau Batch II. Misalnya desa ini merasa tidak cukup pada tahap I, minta lagi (jadwal) ke Dukcapil untuk turun pelayanan.
Untuk sementara ini, ia mengimbau kepada desa-desa yang ada di seputaran Kecamatan Gerung, Kediri, Kuripan dan Labuapi agar memanfaatkan fasilitas di kantor Dukcapil. Artinya mereka bisa dilayani langsung di Kantor Dukcapil, karena dekat dengan kantor. Namun bagi Kecamatan Sekotong, Narmada dan Batulayar serta Gunungsari semaksimal mungkin dilayani pelayanan turun desa.
Layanan ini, jelasnya untuk memangkas atau efisiensi waktu, mendekatkan pelayanan, sehingga memudahkan warga terlayani. Selain itu, langkah ini untuk meminimalisir calo. Sebab tidak mungkin pihaknya marah-marah ke calo, kecuali tangkap basah dan dilaporkan ke polisi. Itu bisa menjadi delik.
Pihaknya pun tak mau menjawab dengan cara-cara itu, lebih baik pihaknya menjawab dengan mendatangi daerah-daerah yang diketahui cukup ‘’subur’’ percaloan. ‘’Datangi daerah-daerah yang terpencil, dan datangi daerah yang tingkat problematika adminduknya tinggi. Sudah kita identifikasi (daerah ini),” tegasnya.
Bahkan ia belum mau turun ke desa di salah satu kecamatan, karena pihak desanya tidak peduli. Pihaknya tak mau turun seolah mau mengambil areal kerja dan lahan mereka dan masih menunggu nanti hasil Pilkades PAW. (her)
