MUDIK menjadi tradisi tahunan yang dilakukan oleh masyarakat di momentum lebaran. Untuk melancarkan arus mudik di lebaran tahun ini, pemerintah pusat meminta kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) agar mulai mempersiapkan semua kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur hingga alat transportasi sejak dini.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan arahan kepada seluruh Pemda terkait persiapan mudik dalam rapat koordinasi yang digelar Senin, 17 Februari 2025. Rapat koordinasi tersebut juga diikuti oleh Pemprov NTB secara daring. Mendagri sendiri sudah mengeluarkan surat edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Arus Mudik Lebaran 2025 yang diterbitkan pada 17 Februari 2025.
“Kami sudah mengeluarkan surat edaran untuk mendukung langkah-langkah antisipasi selama periode arus mudik Lebaran 2025. Kenapa ini diperlukan? Karena ada beberapa hal yang memerlukan waktu untuk disiapkan,” ujar Tito dalam arahannya.
Surat ini kata Mendagri menjadi pedoman bagi Pemda dalam menyiapkan infrastruktur dan layanan transportasi menjelang Lebaran. Salah satu fokus utama dalam arahan Tito adalah kesiapan jalan di berbagai tingkatan, mulai dari jalan nasional yang dikelola pemerintah pusat, jalan provinsi oleh Pemprov, hingga jalan kabupaten/kota oleh Pemda setempat. Semua pihak diminta melakukan pengecekan agar jalur mudik tetap lancar.
“Jalan ini harus lancar. Kalau ada kubangan, jalan becek, atau pasar tumpah yang berpotensi menghambat lalu lintas, segera ditangani. Sosialisasi maupun perbaikan jalan membutuhkan waktu, jadi harus dilakukan dari sekarang,” tegasnya.
Lebih lanjut, untuk memastikan kelancaran arus mudik, Tito meminta seluruh kepala dinas perhubungan, dinas pekerjaan umum, serta instansi terkait di daerah untuk segera berkoordinasi. Pemerintah pusat juga akan melakukan pengecekan kembali saat mendekati hari-H Lebaran.
“Kami siap mendukung kebijakan Kementerian Perhubungan, dan kami juga mohon semua daerah menindaklanjuti surat edaran yang telah kami keluarkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan sejumlah skema, baik pengaturan pergerakan masyarakat, maupun pengaturan angkutan barang.
Ia menyebutkan, ada sejumlah usulan kebijakan selama masa mudik, termasuk kebijakan Work From Anywhere (WFA), kebijakan pembatasan angkutan barang, serta koordinasi dan antisipasi lokasi kemacetan di jalur arteri.
Skema WFA, menurut Menhub, perlu dilakukan mengingat adanya momen dua hari besar yang berdekatan yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri yang diprediksi jatuh pada 31 Maret – 1 April 2025. Kebijakan itu diperlukan guna mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat pada saat mudik yang cukup banyak.
“Maka kami rekomendasikan Pemerintah bisa menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025, sehingga kami harapkan tidak terjadi kepadatan mobilitas yang begitu tinggi sebelum lebaran,” imbuh Menhub.(ris)
