PASANGAN H. A. Rahman H. Abidin, SE., dan Feri Sofiyan, S.H., dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota periode 2025-2030 di Istana Negara, Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto, Kamis (20/2).
Pelantikan pasangan nomor 1 dengan akronim Man – Feri ini setelah berhasil menang pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 27 November 2025 melawan Paslon Mohammad Rum – Hj. Mutmainnah, SH dan paslon nomor urut 3 H. Syafriansar – Syamsuddin.
Dalam memimpin Kota Bima lima tahun ke depan, pasangan Man – Feri ini akan lebih fokus mewujudkan visi, yakni ‘’Terwujudnya Kota Bima Yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan. Tentunya dalam mewujudkan visi ini. ada lima misi yang harus dilakukan di tengah efisiensi penggunaan anggaran oleh pemerintah pusat.
Kepada Suara NTB, Senin, 17 Februari 2025, Aji Man, sapaan akrab mantan Wakil Walikota Bima ini, menegaskan, jika dirinya bersama pasangannya Feri Sofiyan sudah memiliki rel yang harus dilakukan dalam membangun Kota Bima lima tahun ke depan. Meski di satu sisi, kunjungan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman H. Fahri Hamzah ke Kota Bima beberapa waktu lalu yang menyebut Kota Bima semerawut, kotor dan kusam menjadi pelecut bagi pihaknya bekerja lebih baik lagi dalam membangun Kota Bima.
Apalagi Kota Bima dalam beberapa tahun belakangan ini memiliki pekerjaan besar, khususnya ketika hujan yang sering terjadi banjir, sampah menumpuk dan hutan yang gundul.
Pekerjaan besar ini tidaklah bisa dikerjakan sendiri oleh Pemerintah Kota Bima, melainkan kolaborasi dengan semua pihak, seperti pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
‘’Komunikasi dengan Pak Gubernur juga bagus. Kemarin kita sampaikan persoalan yang ada di Kota Bima, khususnya persoalan banjir. Soal banjir ini kan terkait dengan persoalan hutan dan lahan yang sudah kritis. Ini kan kewenangan provinsi. Berarti kita harus koordinasi dan sinergi dalam mengembalikan hutan agar persoalan banjir di masa mendatang bisa diatasi. Begitu juga dengan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bima,’’ ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya, soal air bersih dan masalah sampah juga sudah sampaikan ke Gubernur NTB Terpilih Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal. Hal ini menjadi atensi Pemkot Bima dan Pemprov NTB ke depan agar Kota Bima bisa menyelesaikan sejumlah persoalan yang masih belum tuntas. Harapannya, kritikan dari Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah bisa dijawab. ‘’Itulah yang kita benahi lebih awal. Begitu juga koordinasi dengan Pemerintah pusat akan intens dilakukan dalam membangun Kota Bima menjadi lebih baik,’’ ujarnya.
Mengenai kebijakan daerah, khususnya yang berkaitan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden I Tahun 2025, Aji Man, menegaskan, kebijakannya tidak berpengaruh, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang lebih besar. Namun, sejumlah program yang tidak masuk dalam skala priorita akan terkena imbas dari adanya kebijakan pemerintah pusat ini.
‘’Program yang tidak skala prioritas kita tunda dulu. Atau kita pending. Belanja yang tidak rasional kita sisir lagi untuk menutupi belanja anggaran yang sudah disetujui, tapi tidak jadi. Nanti kita akan coba jalankan dari hasil penyisiran APBD ini. Dalam artian, ada belanja ATK yang selama ini over kita rasionalkan. Perjalanan dinas 50 persen kita potong, sewa kendaraan, anggaran BBM yang dianggap tidak efektif juga dipertimbangkan dipangkas,’’ tegasnya.
Sementara terkait mutasi, ungkapnya, tergantung kebutuhan organisasi. Mutasi bisa saja dilakukan setelah pelantikan, jika organisasi membutuhkan. Jika ada posisi yang lowong akan langsung dilakukan pengisian sepanjang sejalan dengan semangat yang ingin dibawa dalam pemerintahan baru.
‘’Itu saja prinsipnya. Kita jalan sesuai aturan. Kalau boleh langsung mutasi, kita langsung mutasi. Yang ada masalah mungkin temuan dari Inspektorat, BPK, kita rolling atau kita mutasi. Yang kosong kita isi. Bagaimana pun gerak organisasi harus dinamis lagi dalam menjawab tantangan ke depan,’’ tandasnya.
Baginya bersama pasangan Feri Sofiyan, dalam membangun Kota Bima melaksanakan misi, yakni mewujudkan kehidupan masyarakat berketahanan sosial yang religius dan berbudaya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang maju dan berdaya saing. Selain itu, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mewujudkan ekonomi inklusif melalui pengelolaan sumber daya alam uang berkelanjutan serta memantapkan tata ruang kota yang terintegrasi dan berkelanjutan menjadi prioritas untuk dilakukan. (ham)
