KETUA Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB, Prof. H. Saiful Muslim berharap kepada seluruh kepala daerah NTB terpilih yang dilantik Kamis, 20 Februari 2025 hari ini, fokus mengedepankan kepentingan masyarakat.
Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama karena Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Bupati dan Wakil Bupati adalah pemimpin masyarakat. Mulai dari peningkatan pelayanan, fasilitas publik, dan perhatian penuh kepada masyarakat.
“Kita berharap agar seluruh masyarakat mendapat perhatian yang sama, sehingga rasa keadilan untuk masyarakat bisa terasa dengan baik,” ujarnya kepada Suara NTB, Rabu, 19 Februari 2025.
Selama lima tahun ke depan, NTB akan berada di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota yang baru. Oleh karena itu, pemimpin terpilih harus benar-benar memperhatikan kehidupan masyarakatnya, termasuk dengan meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan mampu menurunkan angka kemiskinan yang ada di daerah.
“Masyarakat kita saya kira masih banyak yang tergolong miskin. Ini yang harus menjadi perhatian,” harapnya.
Menurutnya, dengan pengelolaan yang baik, potensi NTB menjadi daerah maju dan sejahtera bukanlah suatu kemustahilan. Oleh karenanya, ia menekankan untuk selalu berada di pihak masyarakat.
Ia mengatakan, masih banyak masyarakat NTB yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, khususnya masyarakat yang berada di pelosok desa. “Bukan berarti yang lain tidak diperhatikan. Tetapi lebih fokus itu pada mereka-mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah,” pesannya.
Dikatakan, uluran tangan pemerintah bukan serta-merta memberikan uang kepada masyarakat yang membutuhkan. Tetapi lebih diperhatikan dengan memberikan pendidikan, kesehatan yang layak. Termasuk dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar mereka.
“Kalau mereka nelayan atau petani kan tidak dikasih uang langsung. Tapi dikasih bagaimana caranya mendapatkan uang,” imbuhnya.
Selain memperhatikan kesejahteraan masyarakat, sebagai daerah dengan suku, budaya, dan agama yang beragam. Kepala daerah terpilih harus mampu menciptakan keamanan dan memastikan tidak adanya peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh intoleransi.
Di NTB, tingkat toleransi masyarakat dinilai cukup tinggi. Kepala daerah terpilih harus mampu menjaga kondisi NTB saat ini. “Kalau itu baik harus kita tingkatkan, kalau belum baik usahakan bagaimana caranya menjadi lebih baik. Jangan sampai yang baik ini dikotori lagi,” pungkasnya. (era)
