CITA-cita pembangunan Kabupaten Lombok Utara untuk 5 tahun ke depan terletak di pundak Bupati dan Wakil Bupati, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., – Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT. Keduanya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, di Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025 – hari ini.
Usai mengklaim raihan suara terbanyak dan memperoleh legitimasi sebagai Bupati/Wabup pilihan rakyat, kebijakan keduanya sangat dinantikan oleh masyarakat. Asa besar pembangunan telah dicantumkan pada Visi besar keduanya yaitu Bersatu untuk KLU Semakin Maju. Dari banyak Misi yang diniatkan, Najmul – Kus telah menetapkan Misi 5 program prioritas yaitu KLU CERIA (cerdas, sehat, religius, berbudaya), KLU MEKAR (Menggerakkan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Agraris), KLU Berani (bersih, transparan, dan melayani). Selanjutnya, KLU Membangun, KLU Setara (kesetaraan gender dan hak asasi manusia).
Mantan Wakil Bupati KLU, Sarifudin, SH., MH., pernah berujar. Dukungan tepat pada Pilkada 2024 adalah paslon Najmul Akhyar – Kusmalahadi Syamsuri. Dua alasannya, ketika itu adalah bahwa Najmul-Kus sarat akan makna historis. Di mana Djohan Sjamsu (melalui sang putra, Kusmalahadi sebagai Calon Wakil) dan Najmul Akhyar sebagai Calon Bupati, adalah dua tokoh sentral yang berjuang bersama dengan para pemuda saat pembentukan KLU.
“Keduanya adalah tokoh garda depan. Tidak dipungkiri apa yang dinikmati saat ini adalah hasil dari kepemimpinan Djohan dan Najmul sebagai tokoh penggagas berdirinya KLU,” ungkap Sarifudin.
Pernyataan Sarif, dikuatkan oleh Anggota DPRD KLU, sekaligus mantan Kordiv Humas Paslon Najmul – Kus, Ardianto, SH.
Menurut dia, terdapat 3 kriteria pemimpin yang dibutuhkan masyarakat Lombok Utara, yaitu, pemimpin yang mempunyai kemauan, mempunyai Kemampuan, dan mempunyai kepekaan atas kondisi daerah. Ketiga kriteria itu ia nilai cukup berat dan tidak semua orang akan mampu memenuhinya.
“KLU butuh pemimpin yang mengerti kondisi masyarakat, sehingga calon yang kita pilih tidak hanya mau, tapi juga mampu. Itulah sebuah kecerdasan untuk menentukan pilihan,” cetusnya.
Kini (Kamis – hari ini) Najmul Akhyar – Kusmalahadi sudah resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Keduanya diingatkan akan janji politik dalam visi misi yang terekam oleh publik.
Misalnya; “Atas usul masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan, silakan dicatat (janji Najmul, red), Putra Bayan jadi camat epe pada kelak. Sepanjang tidak bertentang aturan dan sesuai keinginan masyarakat, kami prioritaskan,” tegas Najmul Akhyar, saat kampanye di Desa Anyar, Kecamatan Bayan.
Tentu harapan masyarakat tidak spesifik pada satu figur atau di satu kecamatan saja, melainkan pembangunan KLU secara utuh.
Ketua Koalisi Parpol Pemenangan Najmul – Kus, Zarkasi Haq, M.Si., menegaskan dirinya, atas nama masyarakat KLU maupun koalisi parpol, menggantungkan harapan agar Kepala dan Wakil Kepala Daerah ke depan memberikan pelayanan yang lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.
Dari sekian banyak misi, iya mencatat beberapa poin penting yang harus diingat oleh Najmul-Kus. Pertama, birokrasi pemerintahan KLU saat ini sangat membutuhkan figur (pejabat OPD) yang berpikir ke depan tentang Lombok Utara. Tak ansih dan tak terpaku oleh pagu anggaran Ipad-nya, melainkan mampu berinovasi di tengah keterbatasan. Terlepas dari figur tersebut memilih siapa pada Pilkada kemarin, Ia mengajak untuk menghapus hashtag (#) pilihan #1, #2 dan #3.
“Yang harus dipikirkan adalah akan seperti apa wajah Lombok Utara 5 tahun ke depan, bagaimana Lombok Utara ini lebih baik dan lebih maju,” ungkapnya.
Lebih lanjut, kata Zarkasi, Najmul-Kus sebagai penyambung estafet pemerintahan Djohan Sjamsu, menyebut terdapat pekerjaan rumah yang cukup berat. Diantaranya, menentukan nasib Jalan Lingkar Utara, Alun-alun Kota Tanjung, ketersediaan lapangan kerja, dan pelayanan terbaik di lingkup pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi.
Ketua DPC Demokrat KLU ini menyebut, Jalinkra tidak hanya identik sebagai proyek monumental, tetapi bersifat keberlanjutan dari jalan protokol Kota Tanjung yang sudah digagas Djohan Sjamsu. Pengembangan wilayah dari sisi infrastruktur Jalinkra sangat dibutuhkan untuk mendukung tumbuhnya ekspansi pusat ekonomi baru melalui peran serta investor dan masyarakat.
Sedangkan pada proyek Alun-alun Kota Tanjung, Ia menilai proyek tersebut sebagai identitas dan ikon Lombok Utara di masa mendatang. Di usia 16 tahun, KLU belum mempunyai entitas sebagai simbol dan ciri khas daerah selain obyek wisata yang menjadi destinasi masyarakat internasional.
“Pembangunan infrastruktur tersebut tentunya harus dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Pak Djohan sudah membangun cikal bakal ikon dengan terbangunnya jalan dua jalur, tentu harus dikembangkan,” sambungnya.
“Apalagi sampai ada kebijakan yang tidak berpihak, belum berpihak pun, kita wajib mengingatkan. Kita akan sampaikan sikap kritis atas kebijakan melalui Koalisi, dan jika usul saran koalisi maupun janji politik yang kita sampaikan di tiap-tiap dusun tidak didengar, tidak ditepati, maka kita akan berikan teguran yang sangat keras,” tegasnya.
Ia menyambung, atensi paling dekat atas pemerintahan Najmul – Kus adalah implementasi program melalui program 100 hari kerja. Dikatakan, dalam rentang 100 hari kerja, format penataan birokrasi harus sudah dikaji ulang. Figur mana saja yang sesuai dengan arah dan niatan Bupati untuk mewujudkan visi misi, maka orang tersebut wajib dipegang.
“Tetapi sekali lagi saya katakan, tidak ada lagi (polarisasi) pendukung (Paslon) 1, 2 dan 3. Semua harus bersatu, ringan sama dijinjing berat sama dipikul. Pada proses penataan birokrasi itu sendiri, Parpol Koalisi akan memberikan usulan figur sepanjang figur tersebut baik dan tujuannya untuk kebaikan pembangunan di daerah,” tandasnya. (ari)
