Taliwang (Suara NTB) – Banjir yang melanda sebagian besar kota Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat baru-baru ini terus menjadi sorotan masyarakat. Berbagai spekulasi muncul di masyarakat terkait mengapa bencana banjir masih terjadi di kota Taliwang, padahal ada dua bendungan besar saat ini, yaitu, bendungan Bintang Bano dan Bendungan Tiu Suntuk yang punya fungsi sebagai sebagai pengendali banjir.
Spekulasi pun turut muncul dari kalangan DPRD KSB. Santri Yusmulyadi, anggota DPRD KSB dari Fraksi PDIP menyatakan, wajar jika semua pihak mempertanyakan fungsi pengendali banjir dari keberadaan bendungan Bintang Bano dan Bendungan Tiu Suntuk. Dan ia pun menganalisa kejadian banjir baru-baru ini dikarenakan petugas yang menjaga bendungan tidak paham dan tidak mampu menganalisa serta mengantisipasi akan terjadinya banjir saat itu.
Santri menyatakan, jika saja petugas yang ditempatkan mampu memahami kondisi cuaca yang disinkronisasi dengan keberadaan debit air dalam bendungan. Maka akan ada langkah yang dilakukan dalam upaya antisipasi banjir. Seperti mengurangi air bendungan sebelum terjadi hujan, atau strategi lain sebagai bentuk antisipasi bencana dimaksud. “Kami akan meminta penjelasan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) selaku penanggung jawab keberadaan bendungan,” katanya.
Selain kepada otorita bendungan, Santri juga meminta kepada pemerintah KSB agar memiliki upaya antisipasi jangka pendek guna mengatasi banjir yang masih terus mengintai wilayah kota Taliwang. Termasuk terus berkoordinasi dengan BWS mengenai pemaksimalan pemanfaatan fungsi bendungan Bintang Bano dan Tiu Suntuk. “Kita semua tahu bahwa bencana tidak bisa diprediksi, tetapi harus ada langkah sebagai bentuk antisipasi,” tandasnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) KSB, Sahril mengatakan, dalam rangka pengendalian banjir kota Taliwang, pemerintah KSB telah memiliki grand design. Dan salah satunya pembangunan bintang bano yang mampu mereduksi banjir 647 m3/dt atau sekitar 25 persen dan pembangunan bendungan Tiu Suntuk yang mereduksi banjir 20 persen. “Persentase pengendalian banjir baru 45 persen, jadi masih ada potensi sebesar 55 persen,” sebutnya.
Sahril mengakui, dalam upaya penanggulangan banjir masih terdapat beberapa item yang masih perlu dobenahi agar kota Taliwang dapat sepenuhnya terbebas dari salah satu bencana hidrologi itu. Diantaranya, membangun tanggul pengendali banjir lebo Taliwang dan perbaikan alur sungai yang melintasi kota baik itu penganan melalui bronjong dan tanggul sungai serta perbaikan alur muara. “Grand Design itu telah kami paparkan secara langsung kepada Pemerintah Pusat melalui BWS NT 1, karena menurut PP Nomor 35 Tahun 1991 sungai dikuasai negara dan dikelola oleh pemerintah,” tukasnya. (bug)
