Mataram (Suara NTB) – Ratusan mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus di Kota Mataram menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di depan kantor DPRD NTB pada Kamis, 20 Februari 2025. Mereka mengkritik kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran.
“Kembalikan anggaran pendidikan dan kesehatan ke pagu awal. Kami juga menuntut untuk menaikkan anggaran pendidikan, terutama dana operasional untuk PTN, PTN-BH, PTS, serta beasiswa,” ujar Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, Lalu Nazir Huda.
Selain itu, dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mengkritik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tidak memangkas anggaran untuk aparat kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sementara anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan yang merupakan layanan dasar justru dipangkas.
“Pemangkasan anggaran ini akan berdampak langsung pada biaya pendidikan di perguruan tinggi. Enak sekali, anggaran untuk DPR, TNI, dan Polri tidak dipotong, lantas ada apa?” ujar Nazir Huda.
Nazir melanjutkan bahwa berdasarkan analisis mereka, pemerintah pusat diperkirakan akan memangkas 30 persen anggaran untuk pendidikan tinggi. Langkah ini dikhawatirkan akan meningkatkan biaya kuliah, khususnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tahun 2025. “Kami khawatirkan, ini akan menyebabkan kenaikan biaya kuliah yang semakin memberatkan mahasiswa,” tegas Nazir.
Lebih lanjut, Nazir meminta pemerintah untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi anak-anak dari kalangan buruh dan petani yang selama ini terhalang oleh tingginya biaya pendidikan.
“Kami mendesak pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, membuka ruang demokrasi seluas-luasnya, serta menyelesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, yang menerima para mahasiswa, mengatakan bahwa tuntutan yang disampaikan sangat menyentuh dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. “Kegelisahan adik-adik mahasiswa sangat mengena. Kami sebagai lembaga politik, rumah rakyat, menerima dengan tangan terbuka dan mengapresiasi semua tuntutan para mahasiswa,” ujarnya.
Hamdan juga memastikan bahwa dampak efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tidak akan berpengaruh pada anggaran pendidikan dan kesehatan di NTB. “Kami akan membawa isu ini ke dalam rapat DPRD. Kami siap menerima surat dari mahasiswa untuk diskusi lebih lanjut,” tambahnya.
Dia juga menegaskan bahwa DPRD NTB mendukung penuh agar anggaran pendidikan tidak dipangkas sedikit pun, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD NTB.
Anggota Komisi V DPRD NTB, Didi Sumardi, mengungkapkan rasa salutnya terhadap kepedulian, kepekaan, dan respons para mahasiswa terhadap isu-isu penting yang berkaitan dengan masyarakat NTB. “Isu-isu ini sudah disuarakan oleh seluruh mahasiswa. Kami sebagai wakil rakyat akan menyampaikan aspirasi dan kepedulian ini,” ujarnya.
Didi memastikan akan memperjuangkan masalah ini ke pemerintah pusat dan berjanji akan membahas APBD untuk memastikan anggaran pendidikan dan kesehatan tidak dipangkas. “Kami akan mengawal dan menjalankan apa yang menjadi harapan mahasiswa, serta menyampaikannya ke pemerintah pusat,” tutup Didi. (ndi)
