Mataram (Suara NTB) – Badan Pusat Statistik (BPS) NTB bersama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB bersama-sama melakukan pengecekan poligon Perluasan Areal Tanam (PAT) guna memastikan keakuratan data cetak sawah baru. Salah satu hasil pengecekannya yaitu data poligon cetak sawah baru banyak yang tidak sesuai.
Kepala Distanbun Provinsi NTB, Muhammad Taufieq Hidayat mengatakan, pengecekan ini merupakan bagian dari kebijakan swasembada pangan nasional yang menargetkan pencetakan tiga juta hektare sawah dalam 3–4 tahun.
“Pemerintah telah mengalokasikan Rp146,25 triliun untuk program ini dengan fokus utama di Merauke, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan. Kementerian Pertanian telah menyusun peta poligon PAT yang diserahkan kepada BPS untuk diverifikasi melalui pengecekan lapangan,” ujar Muhammad Taufieq Hidayat saat bertemu dengan Kepala BPS Wahyudin dan jajarannya.
Ia mengatakan, pengecekan data dilakukan dengan memperbarui batas poligon lahan yang benar-benar pernah atau sedang ditanami padi, menghindari tumpang tindih dengan Lahan Baku Sawah (LBS) 2024, serta menggunakan aplikasi GPS Field Area Measure (FAME) untuk navigasi lokasi.
“Hingga 31 Januari 2025, prioritas pengecekan diberikan pada poligon terluas. Namun, karena tidak ada anggaran khusus untuk kegiatan ini, BPS Kabupaten/Kota harus bekerja sama dengan Dinas Pertanian setempat,” katanya.
Ia kembali menegaskan bawah hasil pengecekan di lapangan menunjukkan banyak poligon yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sebagian besar poligon lahan bukan merupakan sawah baru, melainkan sawah lama yang tidak tercatat dalam LBS 2024. Beberapa data poligon bahkan mencakup pemukiman, jalan, hutan, serta lahan pertanian non-padi seperti kebun dan ladang jagung.
Misalnya di wilayah Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur, banyak poligon yang awalnya dianggap sebagai perluasan sawah ternyata sudah lama digunakan sebagai lahan pertanian. Sementara itu, di Kabupaten Sumbawa, banyak poligon mencakup area non-sawah, atau hanya sebagian kecil yang benar-benar ditanami padi.
Kemudian di Kabupaten Dompu, data poligon terbesar yang diperiksa seluas 96,32 hektare ternyata merupakan lahan gunung yang sebagian besar ditanami jagung, dengan hanya 0,35 hektare yang benar-benar sawah. Poligon terbesar kedua, seluas 49,094 hektare, juga sepenuhnya merupakan lahan kering yang tidak pernah ditanami padi.
“Kondisi serupa ditemukan di Kabupaten Bima, di mana banyak poligon berada di pinggiran sawah atau di daerah aliran sungai, serta di Kabupaten Sumbawa Barat, yang sebagian besar poligonnya merupakan kawasan hutan dan kandang sapi,” ujarnya.
Di Kota Mataram dan Kota Bima, banyak poligon ternyata berada di kawasan industri, pemukiman, atau kebun, yang sama sekali tidak terkait dengan cetak sawah baru. Hasil ini menunjukkan bahwa data poligon yang sebelumnya disusun tidak sepenuhnya akurat dan membutuhkan validasi lebih lanjut.
Karean itulah ia memandang pentingnya validasi lapangan sebelum menetapkan suatu wilayah sebagai bagian dari program cetak sawah baru. Banyak poligon yang seharusnya masuk dalam LBS 2024 justru belum tercatat, sementara sebagian besar poligon Perluasan Areal Tanam (PAT) yang diverifikasi bukan merupakan lahan baru.
Menurutnya, untuk meningkatkan efektivitas program swasembada pangan, diperlukan pemutakhiran data dan koordinasi lebih lanjut antara BPS, Kementerian Pertanian, dan Dinas Pertanian setempat. Perbaikan dalam pemetaan dan metode survei juga menjadi langkah krusial agar kebijakan pertanian berbasis data dapat diterapkan dengan lebih akurat dan tepat sasaran.
Dengan hasil pengecekan ini, diharapkan pemerintah dapat menyusun strategi baru guna memastikan bahwa program cetak sawah benar-benar menciptakan tambahan lahan pertanian dan bukan hanya sekadar pemetaan tanpa validasi.(ris)
