Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan. Pasalnya, dari 17 OPD penghasil PAD BLUD dan non BLUD terdapat 13 di antaranya tak mencapai target 100 persen pada tahun 2024. Bahkan ada yang di bawah 50 persen dan dampaknya kontribusi PAD terhadap APBD pun masih sangat minim. Hal ini pun perlu menjadi catatan pimpinan daerah ke depan.
Berdasarkan data Bapenda, terdapat 14 OPD penghasil PAD (non BLUD). Dari 14 OPD ini, empat OPD rapot merah, dengan capaian kisaran 35-65 persen lebih, di antaranya Dinas Kominfo capaiannya kosong (tidak ada PAD). Dishub 35,86 persen, PU 51,41 persen, Disnaker 55,79 persen, DPMPTSP 62 persen, dan Dinas Perikanan 65 persen.
Sedangkan yang rapor kuning, Disperindag dengan capaian 68,21 persen, Dispora 83 persen, Dinas Pertanian 92,2 persen dan Dikbud 94,45 persen. Kemudian ada empat OPD yang hijau yakni Bapenda, Dikes, BPKAD, Dinas Lingkungan Hidup.
Wakil Ketua DPRD Lobar, H. Abubakar Abdullah menjelaskan, kontribusi terhadap APBD masih minim sekitar 17-18 persen, sehingga ketergantungan terhadap DAU, DAK atau transfer umum (APBN) cukup tinggi. ‘’Sehingga APBN ini menjadi sumber anggaran dominan untuk biayai pembangunan di daerah. Karena itu opsi yang harus dilakukan dalam situasi ini adalah harus meningkatkan PAD,” tegasnya.
Dalam hal ini, kepala daerah yang baru bersama seluruh perangkatnya menyusun satu gagasan yang kreatif dalam meningkatkan PAD, karena postur APBD tahun 2025 yang direncanakan 2,2 triliun harus betul-betul dimaksimalkan. Meski di satu sisi, sedang dilakukan pemangkasan anggaran oleh pusat yang perlu disesuaikan.
Hal ini pun akan diskusikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Lebih-lebih kalau mengacu hasil capaian PAD tahun 2024, banyak OPD yang tidak mencapai target 100 persen. (her)
