Mataram (Suara NTB) – Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman, di hari pertama pasca dilantik, langsung memimpin rapat koordinasi bersama pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Mataram pada, Senin, 24 Februari 2025 . Ia tidak tidak memasang target di 100 hari kerja kepemimpinannya, tetapi visi-misinya akan diwujudkan secepatnya. “Kita tidak pasang target di 100 hari program kerja, tetapi kita berusaha secepatnya mewujudkan visi-misi itu,” kata Wawali ditemui di ruang kerjanya.
Seluruh pimpinan OPD dikumpulkan untuk segera menerjemahkan dan mengimplementasikan visi-misinya bersama Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana. Wawali meminta satuan kerja perangkat daerah mengambil langkah taktis untuk mengatur rencana aksi. Pihaknya memiliki tekad lebih cepat mewujudkan program tersebut.
Program yang memungkinkan bisa direalisasikan dengan cepat adalah menciptakan wirausaha baru. Program ini telah disiapkan rencana aksinya. “Seluruh pimpinan OPD telah rapat yang dipimpinan oleh Plh Sekda untuk membahas teknis pelaksanaan program itu,” ujarnya.
Menurutnya, program wirausaha baru sangat menggairahkan dan lebih realistis untuk diwujudukan. Ia mengasumsikan sejumlah 325 lingkungan di Kota Mataram. Seandainya satu lingkungan mampu mencetak tiga wirausaha baru, maka selama setahun 1.000 wirausaha baru dapat dihasilkan.
Program ini dinilai dapat terwujud karena daya beli masyarakat Kota Mataram sangat mendukung dan dapat memotivasi wirausaha baru. “Ini (wirausaha baru,red) bisa menjadi primadona,” pungkasnya.
Terkait modal usaha, pelatihan, dan lain sebagainya telah dipikirkan skemanya. Masing- masing OPD teknis memiliki program untuk memberikan peningkatan kemampuan atau kapasitas kepada masyarakat.
Bagaimana dengan persoalan kemiskinan,stunting,dan pemerataan pembangunan di Kota Mataram? Orang nomor dua di Kota Mataram menegaskan, program itu akan berjalan beriringan dengan pelaksanaan program lainnya. Pihaknya akan memaksimalkan dan dipastikan berjalan dengan optimal.
Hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang mendesak akan diprioritaskan. Wawali memastikan, pelaksanaan program ini sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang mandatkan oleh pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. “Jadi, kita sangat taat dengan aturan pusat. Mana program yang prioritaskan akan diutamakan,” demikian kata dia. (cem)
