PEMKOT Mataram dihadapkan pada persoalan stunting yang masih menjadi tantangan besar. Jumlah KRS (keluarga berisiko stunting) mencapai 11.800 kepala keluarga. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, permasalahan ini tetap memerlukan perhatian serius dan pendekatan yang lebih sistematis.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Muhammad Al Hariri, S.Pd.I menegaskan, penanganan dan pencegahan stunting harus berjalan beriringan. Bukan hanya menjadi catatan dalam program Pemkot atau dinas terkait. Di lapangan masih ditemukan, program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran yang disediakan. Sehingga program yang seharusnya dapat menekan angka stunting menjadi terbatas dalam pelaksanaannya.
‘’Dilapangan kami sering menemukan program PMT yang masih amburadul, keuangannya sangat minim. Sehingga apa yang menjadi target penanganan atau pencegahan hanya angan-angan saja,’’ ungkap Hariri kepada Suara NTB melalui pesan WhatsApp, Kamis, 27 Februari 2025.
Menurut politisi PPP ini, anggaran untuk pos layanan dasar seperti Posyandu dan kader perlu diperhatikan secara lebih eksklusif dan maksimal. Jangan sampai program-program yang tumpang tindih justru menghambat pencapaian target penanganan stunting. Hariri juga menekankan pentingnya memaksimalkan program dari pemerintah pusat, seperti program MBG (Makanan Bergizi Gratis), yang bertujuan untuk menurunkan angka stunting.
Seperti diketahui, penanganan stunting difokuskan pada KRS yang dikembangkan di kampung KB. Di tahun 2025 ditargetkan di masing-masing kelurahan memiliki kampung KB.
Anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini mempertanyakan target membentuk Kampung KB. ‘’Kalau menurut hemat kami, fasilitas layanan dasar dimaksimalkan. Kemudian anggarannya ditambah pada pos ini. Jangan buat program yang memiliki kepentingan tumpang tindih yang pada akhirnya ada yang tidak maksimal dalam pelaksanaannya,’’ terangnya.
Hariri mengatakan, harus jelas apa yang menjadi output dari sebuah program sehingga anggaran bisa berperan maksimal untuk menyelesaikan masalah. Dikomisi IV sudah dibahas terkait stunting. Tetapi, belum secara eksplisit membahas terkait penanganan dan pencegahan stanting. Program yang disampaikan secara garis besar.  ‘’Kita punya puskesmas dan posyandu. Ini yang harus dimaksimalkan kinerja dan anggarannya,’’ tandasnya. (fit)
