Mataram (Suara NTB) – Gubernur Provinsi NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal kembali menegaskan bahwa tidak akan ada ruang bagi oknum-oknum yang mengatasnamakan diri sebagai orang dekat Gubernur untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cawe-cawe menjadi calo jabatan atau proyek.
Lalu Iqbal jauh- jauh hari sudah berkomitmen untuk menggerakkan roda pemerintahan dengan merit sistem yang kuat. Sehingga ia meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan oknum-oknum yang menjanjikan jabatan atau proyek di lingkungan Pemprov NTB.
Jika ada oknum-oknum yang mengaku bisa memfasilitasi atau menjanjikan jabatan dan proyek dengan mengatasnamakan sebagai tim, mengatasnamakan kedekatan dan atau keluarga. Apalagi hanya berbekal foto dan video bersama kami, maka kami pastikan itu adalah oknum yang hanya mau mengambil keuntungan pribadi, tegas Iqbal.
Sebagai Gubernur NTB, Lalu Iqbal mengatakan bahwa dirinya telah menjadi milik semua masyarakat NTB. Tidak ada lagi istilah pendukung maupun bukan pendukung. Sehingga Gubernur selalu terbuka dengan siapapun ketika diajak berfoto. “Saya berfoto dengan semua orang, termasuk dengan yang tidak mendukung,” ujarnya.
Gubernur bahkan memberikan ancaman keras jika terbukti ada oknum-oknum yang menjanjikan jabatan atau proyek dengan mengatasnamakan kedekatan dengan Gubernur. Tidak hanya akan memberikan peringatan. Namun juga akan mempidanakan siapa saja yang mengambil keuntungan dengan menjadi calo jabatan atau calo proyek dalam kepemimpinan Iqbal-Dinda.
“Kami minta masyarakat untuk melaporkan kepada kami dengan menyertakan foto dan video. Sebagai bahan dan bukti kami untuk menindak onkun-oknum calo tersebut, tegasnya.
Lebih jauh disampaikan mantan Dubes RI untuk Turki tersebut bahwa tidak sedikit pihak yang meragukan komitmennya tentang meritokrasi birokrasi. Politik birokrasi, budaya birokrasi dan sistem birokrasi yang sudah berjalan terlalu akut untuk diubah. Akan banyak yang tidak nyaman dan akan ngelunjak ketika budayanya di otak atik.
Kami tahu, itu berat dan tidak mudah. Namun kami adalah produk meritokrasi birokrasi. Tanpa sistem yang merit tidak ada Iqbal anak Lombok yang akan jadi Dubes. Tidak ada Iqbal anak Sasak yang akan menjadi Eselon I di Kemenlu. Tidak ada Iqbal anak NTB yang akan menjadi Juru Bicara Kementerian Luar Negeri untuk Urusan Luar Negeri, katanya.
“Artinya masih ada tempat di mana meritokrasi birokrasi dilaksanakan. Pertanyaannya mau ndak kita menerapkan sistem meritokrasi sebagai sistem birokrasi? Mau ndak birokrasi kita dikelola dan dipimpin oleh orang-orang baik yang kompeten? Mau ndak kita orang-orang terbaik dan idealis tapi selama ini tersisih oleh politik birokrasi mendapatkan tempat sesuai dengan level kemampuannya?
Ini hanya soal komitmen kita bersama, tegas Iqbal.
Lebih lanjut disampaikan Iqbal bahwa tentu meritokrasi tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Tentu butuh dukungan dari orang-orang terbaik. Karena itu Iqbal mengundang siapapun birokrat NTB yang punya kemampuan terbaik untuk mengambil bagian dalam kepemimpinan Iqbal-Dinda.
Kami juga membuka ruang kritik, masukan, saran dan bahkan kesempatan bagi semua masyarakat untuk menjadi agent of control kepemimpinan IIqbal-Dinda. Laporkan kepada kami jika dalam perjalanan kepemimpinan ke depan ada pejabat dan birokrat yang nakal dan bermain-main dengan amanah yang menjadi tugasnya.
Bahkan pun jika kami sendiri yang mungkin khilaf atau melakukan kesalahan atau membuat kebijakan yang kurang baik bagi masyarakat.
Kolaborasi antara pemerintah yang menjalankan tugas pelayanan dan pembangunan dengan masyarakat yang aktif melakukan kontrol sosial kami yakin akan menjadi trigger bagi tercapainya meritokrasi birokrasi di NTB,” pungkasnya. (ndi)
