Tanjung (Suara NTB) – Fraksi Gabungan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendukung pemberian insentif investasi yang direncanakan dalam Raperda tentang Pemberian Insentif serta Kemudahan Investasi di KLU. Di samping itu, DPRD juga meminta agar dalam pemberian insentif tersebut, Pemda membuat pedoman yang jelas dan transparan.
Juru Bicara Fraksi Gabungan PDIP, PBB dan PKN, H. M. Arsan, saat menyampaikan pandangan fraksi dalam sidang lanjutan Kamis, 6 Maret 2025 mengatakan, pihaknya menyambut baik dan mendukung terbentuknya dua buah Raperda yang diajukan eksekutif, yakni Remberian Insentif serta Kemudahan Investasi dan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Keamanan Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Linmas). Kedua regulasi tersebut harus disusun dengan pendekatan kondisi dsn kebutuhan daerah, di samping mematuhi regulasi yang lebih tinggi.
“Kami mendukung Raperda ini sebagai langkah strategis dalam membuka pusat-pusat ekonomi baru yang menguntungkan masyarakat. Namun perlunya pedoman yang jelas dan transparan dalam pemberian insentif serta kemudahan investasi agar investor merasa yakin dan nyaman dalam berinvestasi di Lombok Utara,” ungkap Arsan.
Politisi Partai Amanat Nasional Lombok Utara ini, menyambung agar Pemda KLUÂ memberikan perhatian serius terhadap implementasi kedua Raperda ini,termasuk dalam pembentukan Satgas Linmas di tingkat kabupaten dan Satlinmas di tingkat desa.
“Kami juga ingin mengetahui kesiapan anggaran dalam mendukung keberlangsungan tugas dan fungsi mereka terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran yang sedang kita hadapi,” katanya.
Sementara, Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi menjadi penekanan khusus. Pasalnya, Lombok Utara merupakan daerah tujuan investasi karena mobilitas sektor pariwisatanya khususnya di 3 Gili yang cukup dinamis. Sebagai daerah berkembang, Lombok Utara juga berpotensi menjadi tujuan investasi sektor perdagangan.
Investasi menurut gabungan fraksi ini, merupakan faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan infrastruktur daerah. Oleh karenanya, setiap lini dalam proses investasi tersebut agar dikawal, sehingga tidak merugikan daerah baik dalam PAD, penyerapan tenaga kerja maupun substansi lainnya.
“Pemberian insentif harus berbasis pada prioritas pembangunan daerah dan diberikan secara tepat sasaran. Sektor-sektor yang memiliki dampak besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus utama kebijakan insentif tersebut,” tandasnya. (ari)
