PEMPROV NTB akan melakukan pemetaan koperasi desa untuk memperkuat program pemerintah pusat, Makan Bergizi Gratis. Langkah ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Koperasi yang menargetkan sebanyak 70 ribu desa di Indonesia memiliki setidaknya satu koperasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Ahmad Nur Aulia menyatakan mulai melakukan pemetaan terhadap koperasi yang ada di desa.
“Kita sekarang memapping koperasi yang ada di desa seperti apa. Karena konsep dari Kementerian Koperasi, kalau sudah ada koperasi direvitalisasi,” ujarnya.
Ia mendorong, setiap desa di NTB memiliki satu koperasi desa agar dapat berperan sebagai pemasok bahan pangan dalam mendukung keberhasilan program MBG.
Dana Desa (DD), nantinya akan difokuskan pada peruntukan koperasi desa. Yang mana pemprov juga sudah mengalokasikan 20 persen anggaran DD untuk ketahanan pangan.
“Itu harapannya satu desa satu koperasi oleh Pusat. Maksudnya supaya mereka bisa ikut dalam mensukseskan program MBG sebagai suplayer dari bahan pangan,” sambungnya.
Dengan adanya kebijakan koperasi desa, dinilai alokasi dana desa belum mampu menutupi kebutuhan revitalisasi atau bangun kembali koperasi. Saat ini, rata-rata setiap desa menerima anggaran sekitar Rp1 miliar per tahun, sementara kebutuhan untuk program koperasi desa diperkirakan mencapai Rp3-5 miliar.
Untuk menutupi kebutuhan koperasi, Aulia mengatakan pihaknya akan melakukan kerja sama dengan Perbankan sebagai mitra dalam membantu pembangunan koperasi dan bentuk dukungan terhadap program yang masuk dalam tujuh asta cita Presiden Prabowo.
“Di butuhkan untuk program koperasi desa sekitar Rp3-5 milliar. Maka diasumsikan kalau selama lima tahun bisa dimitrakan dengan perbankan,” terangnya.
Kendati sudah mulai memetakan dan memikirkan bagaimana skema koperasi desa dalam lima tahun ke depan, Aulia mengaku pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. Termasuk dengan siapa yang akan menjadi anggota koperasi.
“Tapi secara keseluruhan kita maih tunggu petunjuk lebih lanjut. Kita tunggu informasi siapa saja anggota koperasi. Bisa saja yang sudah ada kita revitalisasi. Bagaimana diterapkan bentuknya nanti kita lihat,” jelasnya.
Sebelumnya, Aulia mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk bisa mengambil peran pelaksanaan program MBG. Pasalnya, 20 persen dari DD yang ditransfer oleh pusat diperuntukkan untuk program ketahanan pangan desa.
“Tentunya kita lagi berusaha mendorong karena salah satu harapan dari pemerintah pusat Bumdes itu juga bisa mengambil peran pelaksanaann program dari MBG sendiri dalam konteks dana desa yang diberikan kepada desa sebesar 20 persen,” tuturnya.
Dorongan Pemdes untuk mengalokasikan anggaran Dana Desa 20 persen juga muncul dari Asisten II Setda NTB, Fathul Gani, M.Si., menurutnya, pemerintah pusat telah memerintahkan pemerintah desa untuk membuat program ketahana pangan.
DD 20 persen tersebut rencananya akan difokuskan pada peningkatan produksi pangan, termasuk memperbanyak bibit tanaman dan memperluas budidaya sayur-mayur.
“Untuk di tingkat desa kan jelas arahannya, diarahkan 20 persen dari Dana Desa untuk penguatan ketahanan pangan, ketahanan pangan kita arahkan untuk peningkatakn produksi, sayur mayur, perbanyak bibit dan sebagainya,” katanya. (era)
