PROVINSI Nusa Tenggara Barat (NTB) dikenal dengan potensi tambang emas yang melimpah. Namun pengelolaannya dinilai belum bisa dilakukan untuk kemakmuran masyarakat sebesar-besarnya.
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) NTB, Ismed Maulana, menyoroti bahwa pengelolaan tambang selama ini lebih banyak dikuasai oleh perusahaan besar, sementara keterlibatan masyarakat lokal masih sangat kecil.
“Seharusnya kita tidur di atas tumpukan emas, tapi yang menikmati justru orang luar. Pengelolaannya pun dilakukan di luar NTB. Ini sebuah ironi, karena kita daerah tambang, tapi masyarakat kita masih banyak yang masuk kategori miskin, bahkan miskin ekstrem,” ujar Ismed.
Menurutnya, tambang rakyat yang legal harus diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa menikmati hasilnya. Dengan begitu, seluruh proses dari hulu hingga hilir dapat dilakukan di dalam daerah oleh masyarakat NTB sendiri.
Ia mencontohkan potensi tambang rakyat di Sekotong, Lombok Barat, yang sudah mampu menghasilkan emas secara mandiri. Bahkan, emas dari Sekotong bisa langsung dijadikan perhiasan tanpa harus dikirim ke luar daerah untuk diproses lebih lanjut.
“Artinya, masyarakat kita sebenarnya punya kemampuan. Kalau di daerah lain bisa mengelola tambang rakyat, kenapa di NTB tidak? Tambang rakyat yang legal ini seharusnya bisa menjadi jalan bagi masyarakat untuk naik kelas,” tambahnya.
Selain Sekotong, NTB juga memiliki potensi tambang emas dan tembaga yang besar di beberapa wilayah lain, seperti Tambang Batu Hijau, Sumbawa Barat sebagai salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia, yang saat ini dikelola oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).
Ada juga potensi Tambang di Onto, Dompu yang sempat dihebohkan dengan temuan potensi emas dan tembaga kelas dunia dengan perkiraan cadangan mineral mencapai 2,1 miliar ton.
Selain tambang rakyat di Sekotong, Lombok Barat yang disebut memiliki cadangan emas dan perak yang cukup besar, yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat jika dikelola dengan baik.
HIPMI NTB berharap pemerintah daerah lebih serius dalam mendorong legalisasi tambang rakyat agar dapat dikelola langsung oleh masyarakat dan pengusaha lokal. Ismed menegaskan bahwa pengusaha NTB siap menjadi pemain utama dalam industri tambang rakyat ini.
“Kalau tambang rakyat ini dilegalkan dan dikelola oleh masyarakat kita sendiri, maka akan membuka lapangan kerja yang luas. Mata rantai ekonomi akan bergerak, uang akan berputar di NTB, dan masyarakat kita bisa sejahtera. Jangan sampai semua potensi tambang ini hanya dinikmati investor besar, sementara masyarakat hanya mendapat remah-remahnya,” tegasnya.
Dengan kekayaan sumber daya mineral yang besar, NTB memiliki peluang besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Jika tambang rakyat didorong dan diberikan legalitas yang jelas, maka kesejahteraan masyarakat NTB bisa meningkat secara signifikan ditengah ketidakpastian ekonomi saat ini.
“Yang kita lihat sekarang, hanya sedikit sekali masyarakat kita yang menjadi pemain di tambang – tambang ini. Saya pikir, potensi ini bisa digarap oleh NTB,” tandasnya.(bul)
