Giri Menang (Suara NTB) – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Barat atau Lobar stagnan selama beberapa tahun terakhir berada pada posisi empat di NTB. Angka kemiskinan juga stagnan pada posisi tiga di NTB. Padahal untuk program penanganan persoalan ini Pemkab telah menghabiskan dana besar. Persoalan ini pun harus menjadi perhatian serius Pemkab di bawah Bupati Lobar, H. Ahmad Zaini (LAZ).
Bupati diminta melakukan reformasi birokrasi di OPD teknis yang terkait penanganan Sektor IPM dan Kemiskinan. Sebagai gambaran, IPM Lombok Barat naik sedikit dibandingkan tahun 2023, tetapi masih di bawah provinsi. IPM Lobar tahun 2024 berada di bawah rata-rata IPM NTB yang mencapai 73,1. IPM Lobar berada di bawah Kota Mataram (81,64), Kota Bima (78,91), dan KSB (76,52). Rata-rata lama sekolah 6,88 tahun, menjadi indikator terendah dalam pendukung IPM.
Sedangkan untuk kemiskinan, jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 terjadi penurunan hingga 96.570 orang atau 12,65 persen. Jumlah kemiskinan menurun 6.140 orang atau 1,02 persen orang, dibanding tahun 2023 angka kemiskinan mencapai 102,71 ribu jiwa atau 13,67 persen. Sedangkan angka kemiskinan 2022 sebesar 13,39 Persen, jumlah ini naik dibanding tahun 2023 sebesar 13,85 persen. IPM dan penurunan Kemiskinan yang landai ini tak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan Pemkab Lobar untuk penanganan Kemiskinan dan IPM ini.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Dr. Syamsuriansyah, M.Kes., menerangkan bahwa Pemkab harus menjadikan IPM dan penanganan kemiskinan prioritas. Apalagi Bupati mengusung tagline sejahtera dari Desa. Ia yakin dengan tagline Lobar sejahtera, Bupati punya kepentingan yang besar untuk dongkrak IPM dan menekan angka kemiskinan.
“Walupun ada penurunan (kemiskinan dan kenaikan IPM), tetapi tidak signifikan. Tak selaras, sebanding dengan anggaran yang besar. Termasuk di pendidikan, anggaran 20 persen APBD namun tak signifikan dengan kenaikan sektor pendidikan hanya 0,4 persen,” tegasnya.
Pemkab perlu mengevaluasi sasaran program penanganan kemiskinan untuk melihat sudah tepat atau belum. Ia juga mendorong evaluasi jajaran OPD yang perlu dilakukan Pemkab berbasis meritokrasi. “Kami yakin pak Bupati melakukan meritrokasi dalam perombakan pejabat,” tegasnya.
Ia punya harapan kepada Bupati agar dalam menempatkan posisi jabatan itu dengan pendekatan berbasis kinerja dan kompetensi. “Kalau itu dilakukan, kami yakin Lobar ini akan berlari,”kata dia.
Menurutnya kalau penanganan IPM dan Kemiskinan ini lebih maksimal, maka tentu perlu di sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan dan perekonomian dipimpin oleh orang-orang yang berkomitmen tinggi, berbasis kinerja. Mereka harus punya motivasi pelayanan publiknya tinggi, karena ini akan berpengaruh langsung terhadap kinerja mereka.
“Tidak hanya pimpinan dan staf juga harus punya motivasi itu, kalau mau ini cepat berlari. Karena itu lakukan reformasi birokrasi, simpel. Kalau penurunan lambat, tahu orangnya, itu itu saja, makanya harus berani reformasi birokrasi,” tegas politisi Perindo ini.
Menurutnya kalau mau IPM Lobar dan Kemiskinan stagnan, tentu orang orang yang diposisikan di jabatan strategis itu tetap sama seperti sekarang. Namun kalau mau lebih cepat peningkatan, maka perlu dilakukan perombakan reformasi menyeluruh di OPD.
Ia juga menyoroti anggaran program ini lebih banyak pada biaya operasional. Iapun puya harapan besar pada pemimpin baru, kalau mau IPM tinggi maka legislatif akan mengawasi program OPD yang menyentuh ke sektor-sektor ini.
Ia juga mendorong agar pemkab serius mengevaluasi program penanganan kemiskinan. Program bantuan langsung, tidak semata diberikan uang. Dampaknya sesaat. Tidak berkesinambungan. Namun yang paling utama bagiamana Pemkab juga memberikan intervensi kepada pelaku usaha kecil di masyarakat. Pemkab juga harus menyiapkan lapangan kerja untuk mengakomodasi angkatan kerja Lobar yang semakin tinggi. “Ini harus Pemkab ambil sikap. Apa solusinya? Pemkab sebaiknya membuka akses bagi usaha kecil menengah di bawah,” imbuhnya.
Menurutnya, akses modal ini tidak perlu terlalu besar. Cukup Rp2-3 juta per kelompok usaha. Pemkab juga penting berkolaborasi dengan DPRD, seperti program Pokir yang bisa diarahkan untuk pengembangan udsaha.
Pihaknya juga mendorong agar pemkab serius menggarap sektor pertanian, peternakan, perikanan dan lainnya. Sektor ini harus dikelola dan dikembangkan untuk bisa mengentaskan Kemiskinan.
Ia melihat kemiskinan secara menyeluruh. Jika ingin keluar dari kemiskinan tinggi, tentu jangan fokus pada satu sektor, tetapi Pemkab harus cerdas melihat peluang sektor yang lain. Bupati perlu melihat OPD yang cerdas, jangan karena kedekatan.
Ia pun yakin DPRD juga akan mengontrol dan mengawasi seperti apa konsep dari Sejahtera dari Desa agar bisa dilaksanakan bersama-sama. Sebab semua ingin agar Lobar Sejahtera.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Muhali. Ia mendorong agar pemkab dalam hal ini Bupati harus mempercepat mutasi mulai dari bawah ke atas.
“Langkah yang perlu dilakukan Bupati adalah mutasi, tak harus menunggu waktu lama. Karena saya yakin pak bupati tahu mana yang berkompeten untuk menempati jabatan,” tegasnya.
Ia pun yakin Bupati akan menempatkan sesuatu pada tempatnya. “Jangan sampai yang latar pendidikan pendidikan ditaruh di PU,” imbuhnya.
Politisi PPP itu mendorong agar segera melakukan hal-hal yang sifatnya strategis agar Lobar ini berlari kencang. (her)
