Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, mulai mengekspose rencana pembangunan Kantor Wali Kota Mataram di hadapan jaksa. Lembaga Adhyaksa hanya memastikan kesesuaian anggaran dan kepastian lahan.
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Wediahning dikonfirmasi Rabu, 12 Maret 2025 membenarkan ekspose rencana pembangunan kantor wali kota di Kejaksaan Negeri Mataram dilakukan pada, Selasa, 11 Maret 2025. Ekspose ini hanya bersifat pemberitahuan akan adanya paket proyek senilai Rp58 miliar yang dikerjakan di tahun 2025. Selanjutnya, Kejaksaan akan menganalisa proyek strategis ini, untuk proses pendampingan. “Nanti akan dianalisa lagi. Apakah cukup didampingi oleh Kasi Datun atau Kasi Intel,” terangnya.
Kejaksaan kata Lale, tidak memberikan rekomendasi atau catatan detail, tetapi justru menanyakan status lahan, kesesuaian harga dengan perencanaan yang disusun di tahun 2017 dan lain sebagainya.
Persoalan lahan tidak berani diberikan kepastikan. Sebab, menjadi kewenangan dari Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, untuk menyelesaikan sisa lahan yang belum dilepas oleh pemiliknya.
Sementara, pihaknya telah memberikan gambaran bahwa tentang penyesuaian harga sebagai langkah antisipasi munculnya komplain atau protes dari pemenang tender. “Kejaksaan mengkhawatirkan jangan sampai rekanan pemenang tender justru komplain karena harganya terlalu rendah. Kita sudah jelaskan detail,” jelasnya.
Untuk kelengkapan administrasi lainnya seperti analisasi dampak lingkungan dan analisis dampak lalu lintas telah selesai. Lale menegaskan, anggaran pembangunan kantor wali kota tidak mengalami perubahan atau tetap senilai Rp58 miliar. Dengan komposisi anggaran itu, akan menyelesaikan bagian tengah gedung.
Ia menargetkan proyek ini tuntas sampai akhir tahun 2025, sehingga diharapkan bisa ditempati. “Pokoknya sampai bulan Desember harus sudah selesai,” harapnya seraya menambahkan dokumen perencanaan perlu peninjauan kembali dari Inspektorat Kota Mataram. (cem)
