Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Ahmad Zaini dan Wakil Bupati Hj. Nurul Adha turun Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Rumah Sakit Patut Patuh Patju (Tripat) Gerung, Selasa (11/3/2025). Sidak ini sekaligus menyikapi masih adanya sejumlah keluhan masyarakat.
Bupati dan Wabup saat Sidak ke RSUD Tripat diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Lobar Arief Suryawirawan, Direktur RSUD Tripat dr Suryadi, dan jajaran RSUD Tripat. Bupati mengecek sejumlah layanan di RSUD.
Bupati LAZ tegas mengingatkan agar jangan sampai rumah sakit dikelola dengan manajemen dan pelayanan yang tidak optimal. Apalagi RSUD adalah layanan yang merupakan kebutuhan utama masyarakat di bidang kesehatan. Ia meminta agar tata kelola dan pelayanan RSUD Tripat harus dikelola dengan maksimal dan prima agar masyarakat tidak mengeluh terkait pelayanan.
“Jangan sampai masyarakat mengeluh terkait pelayanan. Saya minta dengan tegas agar layani masyarakat dengan baik dan prima agar masyarakat nyaman dan terlayani dengan baik,” ujarnya.
Bupati LAZ juga mengingatkan agar tata kelola atau manajemen RSUD harus benar-benar profesional agar tidak terjadi masalah dan penyimpangan. Ia meminta agar manajemen RSUD Tripat harus taat aturan dan jangan mengambil langkah langkah yang tidak sesuai dengan aturan.
Ia meminta tata kelola RSUD dilakukan sesuai SOP dan profesional sehingga tidak ada lagi keluhan keluhan dari masyarakat. “Kami bersama ibu Wabup ingin agar RSUD ini profesional dalam melayani dan tata kelola sehingga masyarakat terlayani dengan puas dan tidak lagi mengeluhkan hal-hal yang terkait pelayanan,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Utama RSUD Tripat dr Suryadi mengatakan pihaknya bersama manajemen menyambut baik sidak ini. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki pelayanan di RSUD. Ia juga menjelaskan bahwa RSUD Tripat telah memiliki sejumlah layanan berupa layanan untuk penyakit kanker, stroke, kesehatan ibu dan anak serta pengadaan alat kesehata berupa CT Scan dan fasilitas lainnya. Hal tersebut merupakan bantuan dari kementerian kesehatan.
“Alhamdulillah kami berterima kasih kepada bapak Bupati dan Ibu Wabup. Semoga kami dapat memberikan pelayanan lebih maksimal lagi,” ujarnya.
Pertanyakan Dua RS Diduga Sering Berutang
Sementara itu, kalangan DPRD Lobar mempertanyakan pengelolaan Dana BLUD dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lombok Barat. Lantaran, rumah sakit tersebut kerap berutang dengan alasan untuk menutupi biaya operasional akibat premi pasien belum dibayar BPJS dan alasan lainnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Dr. Syamsuriyansyah, M.Kes., menegaskan bahwa pihaknya telah meminta petunjuk dari pimpinan DPRD untuk melakukan pengadaan terhadap penggunaan anggaran BLUD. Ketua DPRD pun mendukung, sepanjang itu untuk kebaikan daerah.
“Kami akan coba koordinasi dengan komisi II untuk sama-sama pengawasan pemakaian anggaran BLUD, jadi mana ada sejarah rumah sakit berutang,” tanya Syam.
Padahal kalau dilihat dari penghasilan BLUD mencapai angka Rp118 miliar untuk RSUD Tripat dan untuk Rumah Sakit Awet Muda (RSAM) Narmada Rp37 miliar. Totalnya mencapai Rp150-an miliar. Dengan besarnya anggaran ini, RSUD ini malah berutang. Pihaknya mempertanyakan persoalan yang terjadi. Terkait penggunaan anggaran ini pun harus hati-hati, karena Inspektorat yang turun cek. Jika nanti ada temuan, pihaknya pun bisa melakukan klarifikasi. “Yang pasti kami akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BLUD,” kata dia.
Syam menyampaikan, ia mempertanyakan alasan dua RSUD itu berutang. Padahal dari pihak BPJS sendiri memberikan uang muka tanpa melakukan pelayanan. “Itu rumah sakit boleh minta uang muka pembayaran BPJS. Makanya tidak ada dasarnya mereka berutang,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya ingin mengawasi kondisi tersebut untuk mencari solusi agar persoalan ini tidak terulang lagi. Dalam hal itu, komisi IV DPRD Lobar juga memiliki kewenangan, kendati untuk sektor pendapatan ada di komisi II. “Karena itu kami perlu bersama-sama dengan komisi II (melakukan pengawasan),” imbuhnya. (her)
