spot_img
Sabtu, Maret 15, 2025
spot_img
BerandaPOLHUKAMPOLITIKRugikan Daerah, DPRD NTB Soroti Sejumlah Proyek Molor

Rugikan Daerah, DPRD NTB Soroti Sejumlah Proyek Molor

Mataram (Suara NTB) – Komisi IV DPRD Provinsi NTB yang membidangi urusan infrastruktur menyoroti sejumlah proyek daerah yang pengerjaannya molor hingga melewati tahun anggaran. Keterlambatan penyelesaian proyek-proyek tersebut dinilai sangat merugikan daerah, sehingga pemerintah daerah didorong untuk bertindak tegas.

“Kami menyarankan agar semua pihak terkait dipanggil untuk mempertanggungjawabkan keterlambatan ini. DPRD harus bersikap karena ini menyangkut uang rakyat yang terbuang akibat proyek-proyek yang molor,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Hasbullah Muis, Jumat, 14 Maret 2025.

Beberapa proyek yang mengalami keterlambatan antara lain pembangunan Rumah Sakit Mandalika, renovasi Islamic Center, revitalisasi Kantor Gubernur NTB, renovasi mushola Kejati NTB, Masjid At-Taqwa, dan NTB Mall.

Proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari program tahun anggaran 2024, tetapi hingga Maret 2025 belum juga rampung. Pemerintah daerah telah memberikan perpanjangan waktu, namun hingga kini belum ada kepastian kapan proyek-proyek tersebut akan selesai 100 persen.

Hasbullah menegaskan bahwa sejak awal pihaknya telah mengingatkan Pemprov NTB, di bawah kepemimpinan Lalu Gita Ariadi saat itu, agar tidak memaksakan pekerjaan fisik dalam APBD Perubahan karena waktu pengerjaannya sangat singkat. Namun, peringatan tersebut tidak diindahkan.

“Wajar saja jika banyak proyek tidak selesai tepat waktu. Pengerjaannya terkesan dipaksakan dalam waktu yang terlalu singkat. Akhirnya, daerah yang dirugikan,” kata politisi PAN ini.

Lebih lanjut, Hasbullah mendesak pemanggilan para pihak terkait, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB, untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Ia menekankan bahwa nilai proyek-proyek yang molor ini cukup besar dan menjadi sorotan publik.

“Oleh karena itu, pimpinan DPRD harus mengambil sikap dengan memanggil PPK serta OPD yang mengelola proyek-proyek tersebut. Jika diperlukan, kami akan mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut keterlambatan proyek-proyek di NTB,” pungkasnya. (ndi)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -


VIDEO