Mataram (Suara NTB) — Rencana perombakan atau mutasi jajaran pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov oleh Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal harus dianggap hal wajar. Hal ini agar tidak menimbulkan kegaduhan apalagi sampai memengaruhi kinerja birokrasi. Di samping itu, meritokrasi dalam perombakan pejabat yang diwacanakan Gubernur menjadi pertaruhan citranya kepada publik.
Hal itu disampaikan Pengajar Politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr. Ihsan Hamid, Sabtu, 15 Maret 2025 . Menurutnya, pergantian pejabat di lingkup Pemprov NTB harus dimaknai sebagai hal yang wajar. Apalagi mutasi selalu terjadi di hampir semua pemerintahan baru. Meski demikian, diakui Ihsan, isu mutasi kadang kala sampai mengganggu psikologi pegawai atau pejabat.
“Kita mendorong agar melihat mutasi sesuatu mekanisme yang wajar. Harusnya pejabat Pemprov NTB tidak perlu terganggu, anggap saja pergantian sift. Pejabat yang diganti justru seharusnya juga legawa, tidak berkecil hati. Mau terjadi secepatnya atau masih lama, harus dilihat mutasi itu merupakan hal biasa. Jadi tidak perlu sampai terlalu dirisaukan, apalagi sampai mengganggu kinerja di tugas masing-masing,” saran Ihsan.
Ihsan mengatakan, mutasi ini perlu dimaknai sebagai sebuah upaya untuk penyegaran atau refreshment semangat dan spirit kerja. “Itulah risiko dari pergantian pemimpin, tentu ada pergantian tim kerja,” ujarnya.
Secara politik, kata Ihsan, Iqbal punya visi dan target dalam pemerintahan melalui visi NTB Makmur Mendunia. Dalam mencapai target tersebut, dibutuhkan SDM andal, profesional, dan mampu menerjemahkan dengan cepat sehingga kerja birokrasinya bisa berorientasi dengan standar tinggi.
Salah satu yang menjadi catatan, Kepala OPD dan birokrat di NTB saat ini hampir tidak pernah diganti selama lebih dari satu tahun sejak Gubernur NTB dijabat penjabat. Karena itu, rentang waktu tersebut cukup untuk melihat kinerja atau prestasi yang sudah ditorehkan pejabat publik di lingkup Pemprov.
“Oleh sebab itu wajar rotasi, mutasi, dan penyegaran personalia pejabat publik di Pemprov dilakukan, karena sudah mampu dilihat rekam jejak mereka,” ujar Ihsan.
Meritokrasi Jadi Pertaruhan
Ihsan mengatakan, Iqbal punya target tinggi dalam bekerja. Sehingga pejabat yang diambil harus bisa memaknai kerja yang diharapkan Iqbal. Serta mampu diajak berlari dalam mencapai target-target yang sudah ditetapkan dalam visi misinya. Termasuk tidak punya beban masa lalu.
Ia juga memandang, Iqbal akan mengambil pejabat publik berbasis kemampuan. Hal ini berdasarkan pernyataan Iqbal yang sering menyampaikan akan melakukan rotasi pejabat publik berbasis meritokrasi. Artinya menempatkan orang berdasarkan keahlian atau kemampuan.
“Meritrokrasi bukan berarti tidak boleh mengangkat orang yang punya hubungan keluarga atau kedekatan lainnya. Boleh saja, asalkan punya keahlian dan kemampuan. Artinya Iqbal akan mengangkat pejabat publik, yang bisa menerjemahkan visi misi NTB Makmur Mendunia itu. Lalu sejauh mana dia mampu melakukan inovasi atau kreativitas di tengah efisiensi yang terjadi saat ini,” ujarnya.
Salah satu yang penting untuk ditunggu masyarakat, yaitu siapa saja orang-orang yang akan ditempatkan sebagai pejabat di OPD Pemprov NTB. Rotasi dan mutasi yang pertama kali akan dilakukan Iqbal ini menjadi pertaruhan citra atau persepsi publik dalam melihat sejauh mana penerapan meritokrasi itu.
“Maka saya melihat dalam proses mutasi dan rotasi, Iqbal akan hati-hati. Hati-hati dalam arti beliau akan melihat betul rekam jejak, kemampuan, dan individu masing-masing. Yang jelas beliau tidak akan mengangkat pejabat publik yang punya beban, yang punya catatan buruk. Oleh sebab itu, ini akan kita lihat sejauh mana nanti personel yang diangkat. Apakah betul meritokrasi, atau kah sebaliknya,” ujarnya.
Ihsan berharap, Iqbal sebagai figur baru dengan mengusung visi NTB Makmur Mendunia dapat betul-betul menempatkan orang sesuai kemampuan. Ia berharap jangan sampai Iqbal terbelenggu atau terbebani dengan janji politik.
“Artinya dalam melakukan rotasi, Pak Iqbal kita harap mengambil orang terbaik yang memang bisa menjadi tim kerja. Kita harap meritokrasi diterapkan dengan baik, dan ini akan menjadi pertaruhan pertama,” ujarnya.
Dorong Tingkatkan Kinerja ASN
Di samping itu, Gubernur NTB juga didorong meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov NTB. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti adanya ASN tidak bekerja maksimal.
“Ini kan imbauan kepala negara terhadap seluruh ASN. Ini bisa jadi ukuran atau barometer dalam mengangkat pejabat. Kalau memang pejabat itu dianggap ASN yang tidak kreatif, inovatif, tentu tidak bisa diangkat menjadi pejabat, dan mestinya sanksi terhadap kinerja yang buruk itu harus berani diterapkan,” sarannya.
Ihsan berharap Iqbal harus berani hadir menjadi lokomotif dan menjadi pemacu semangat seluruh ASN. Gubernur harus mampu melihat penyebab ASN yang tidak produktif dan tidak bekerja maksimal, agar kondisi tersebut tidak kembali terulang.
“Kami harap Iqbal, yang notabene punya kemampuan komunikasi karena mantan diplomat, membuat tim kerja untuk bisa memacu kinerja ASN. Iqbal diharapkan meningkatkan SDM ASN dengan pendekatan komunikatif, dengan dorongan semangat dari kepala daerah langsung,” harap Ihsan. (ron)
