Mataram (Suara NTB) – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB, Taupik Hidayat, menilai isu mutasi yang tengah ramai diperbincangkan di lingkup Pemprov NTB di bawah pemerintahan Gubernur Dr.Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur, Indah Putri Damayanti terlalu dibesar-besarkan. Menurutnya, mutasi merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan dan sepenuhnya merupakan kewenangan gubernur sebagai pemimpin daerah.
“Soal mutasi itu sepenuhnya kewenangan gubernur selaku user. Dalam menjalankan visi NTB Makmur dan Mendunia ke depan, tentu beliau memiliki mimpi yang harus digapai bersama orang-orang yang dianggap kompeten di bidangnya. Ini merupakan sesuatu yang lumrah terjadi. Sehingga wajar jika gubernur memilih putra-putri terbaik daerah untuk membentuk dream team dalam membangun NTB yang lebih baik,” ujar Taupik Hidayat.
Lebih lanjut, Taupik menyayangkan adanya narasi berlebihan terkait mutasi ini. Menurutnya, mutasi merupakan bagian dari regenerasi yang bertujuan menyegarkan ide, gagasan, serta etos kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki hak berdasarkan pangkat dan golongan mereka.
“Gembar-gembor soal mutasi ini saya kira berlebihan, karena mutasi adalah suatu keniscayaan dalam pemerintahan. Namun, yang disayangkan adalah adanya pihak-pihak tertentu yang menyebarkan informasi ini dengan cara-cara tidak bertanggung jawab, seolah-olah menakut-nakuti. Meritokrasi yang dijanjikan gubernur saya kira merupakan solusi terbaik untuk menghadapi tantangan birokrasi pasca-Pilkada. Maka, tidak perlu ada psy war (perang psikologis) atau narasi berlebihan yang justru menimbulkan kegaduhan,” tegasnya.
Terkait dengan adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt), Taupik berharap agar segera dicarikan solusi dengan mengisi jabatan-jabatan kosong tersebut. Menurutnya, OPD harus mampu mengikuti ritme kepemimpinan gubernur dengan kepala dinas definitif yang memiliki kompetensi.
“Kami mendukung langkah-langkah pengisian jabatan yang masih kosong agar segera diisi oleh putra-putri terbaik daerah, siapapun dia. Sementara itu, bagi kepala dinas yang akan diganti, saya yakin gubernur paham dan tahu mekanisme yang harus dilalui. Prinsipnya, DPD KNPI NTB mendukung upaya perbaikan birokrasi melalui sistem meritokrasi yang sehat dan transparan,” jelas Taupik.
Meski demikian, Taupik menekankan bahwa jika perombakan total jajaran kepala dinas bukanlah langkah yang bijak. Menurutnya, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal (LMI) yang baru memimpin NTB masih memerlukan masukan, saran, serta pendampingan dari ASN dan kepala dinas yang sudah berpengalaman dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Saya kira tidak baik jika dilakukan perombakan total. Bagaimanapun, Gubernur LMI baru saja memimpin NTB dan masih membutuhkan pendampingan dari kepala dinas yang sudah ada untuk mempercepat implementasi program-program NTB Makmur dan Mendunia. Jika seluruh kepala dinas baru, ada kekhawatiran mereka belum memiliki pengalaman menghadapi legislatif atau tekanan di tingkat provinsi. Hal ini justru bisa menjadi bumerang bagi kepemimpinan LMI,” ujarnya.
Dengan demikian, KNPI NTB menegaskan dukungannya terhadap kebijakan mutasi yang dilakukan gubernur, selama tetap berpedoman pada prinsip meritokrasi yang sehat dan transparan demi mewujudkan birokrasi yang lebih baik di NTB.(bul)
