TEMUAN fraud atau kecurangan berupa pengurangan isi minyak goreng merek MinyaKita berdampak rugikan ekonomi negara dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Fraud isi MinyaKita yang harusnya berisi 1000 ml, namun di lapangan ditemukan kecurangan yaitu hanya berisi sekitar 750-800 ml.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Al-Azhar, Mataram, Muhammad Sayuti, SE., MM., menilai pengurangan ini menyebabkan kerugian masyarakat, walaupun dampaknya dirasa tidak terlalu signifikan di NTB, sebab masyarakat memiliki banyak pilihan merek minyak goring merek lain.
Kendati tidak berdampak signifikan, fenomena ini, ujarnya mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap distribusi sembako hingga sampai ke tangan konsumen. “Setelah kasusnya meledak, baru pemerintah panik. Seperti kasus gas LPG, oplos Pertamina, sekarang MinyaKita,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Sabtu, (15/3).
Menurutnya, jika pemerintah lebih cermat mengawasi jalur produksi hingga distribusi ke konsumen, masalah seperti ini bisa dihindari. Dengan seringnya pemerintah kecolongan, kecurangan ini menyebabkan ketegangan sosial dan ekonomi.
“Akan terjadi suatu kepanikan dan kegoncangan di masyarakat, ketidakpercayaan pada pemerintah,” tambahnya.
Dari segi ekonomi, kecurangan ini memang tidak terlalu berpengaruh besar karena masih ada produk pengganti minyak goreng, seperti banyak merek yang dapat dipilih oleh konsumen. Namun, dampak negatifnya akan sangat terasa jika kecurangan ini terjadi dalam skala besar, karena konsumen bisa merasa tertipu dan merugikan banyak pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat itu sendiri.
“Jelas akan merugikan bagi daerah kalau tidak ketahuan, bayangkan berapa ml kali berapa banyak yang dicurangi oleh produsennya, ini ya tentunya akan berdampak pada pemerintah daerah dan masyarakat sendiri“ katanya.
Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, pemerintah diharapkan bisa lebih tegas dalam mengawasi distribusi barang, terutama sembako. Jika kemasan minyak goreng tercatat 1 liter, maka isinya pun harus sesuai dengan takaran tersebut. Ketidakselarasan antara kemasan dan isi dapat menambah rasa tidak puas masyarakat dan meningkatkan ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah.
Tidak dapat dipungkiri, pemerintah sering kecolongan dalam hal pengawasan. Hal ini juga berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia, yang diwarnai dengan defisit APBN di triwulan pertama tahun 2025, kasus MinyaKita dan kasus-kasus korupsi lainnya menyebabkan pendapatan negara minus.
“Korupsi di tingkat atas yang bertriliun-triliun, seperti di Pertamina dan MinyaKita, menjadi salah satu penyebab defisit negara. Jika korupsi bisa ditekan, defisit kita tidak akan sebesar ini,” pungkasnya. (era)
