Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram tidak memiliki daya upaya untuk membangun pemecah gelombang di sembilan kilometer Pantai Ampenan. Pembangunan hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Lale Wediahning menegaskan, pembangunan pemecah gelombang atau jetty merupakan skala program prioritas. Akan tetapi, Pemkot Mataram tidak memiliki daya upaya untuk pembiayaan karena membutuhkan anggaran besar. Pihaknya hanya mengandalkan sumber pembiayaan dari pemerintah pusat untuk pembangunan jetty di sepanjang sembilan kilometer Pantai Ampenan. “Kita hanya bisa menyuarakan saja, karena tidak ada daya upaya untuk pembiayaannya,” kata Lale.
Berbagai upaya telah dilakukan agar pemecah gelombang diintervensi oleh pemerintah pusat. Saat ini kata Lale, pihaknya masih menunggu refocusing anggaran sehingga belum ada titik terang dari pemerintah pusat.
Ia menambahkan, kewenangan penataan pinggir pantai secara keseluruhan berada di Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I. Sementara, pihaknya hanya bisa mengintervensi bagian yang sifatnya isidentil dan paling parah. “Kalau kami mana yang parah itu yang kita kerjakan. Itupun sifatnya isidentil,” ujarnya.
Mantan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Mataram menambahkan, proposal pembangunan pemecah gelombang telah diserahkan ke Anggota DPR RI daerah pemilihan Pulau Lombok, H. Abdul Hadi. Diharapkan, proposal itu bisa ditindaklanjuti melalui dana alokasi khusus.
Ia tidak mempermasalahkan internvensi penanganannya melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kemudian dikerjakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataukah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai. “Proposalnya sudah kita serahkan ke Buk Wakil Ketua DPRD, Hj. Istiningsih. Kita berharap banyak dari Pak Hadi untuk menyampaikan aspirasi kami ke Kementerian terkait,” demikian kata dia. (cem)
